KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa kendaraan listrik tetap akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.
Peraturan baru ini mengindikasikan adanya perubahan dalam skema perpajakan kendaraan di Indonesia. Salah satu poin penting yang diatur adalah tidak lagi adanya pengecualian otomatis bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dari objek PKB dan BBNKB.
Perubahan kebijakan ini menandai pergeseran dalam insentif yang sebelumnya diberikan untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan. Kini, kendaraan listrik mulai diperlakukan lebih setara dengan kendaraan konvensional dalam konteks pemungutan pajak daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk tetap memungut pajak dari kendaraan listrik. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pentingnya penerimaan daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Gubernur Jawa Barat, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendanaan krusial bagi pembangunan di wilayahnya. Ia berargumen bahwa semua jenis kendaraan, baik yang menggunakan bahan bakar fosil maupun yang bertenaga listrik, sama-sama memanfaatkan fasilitas publik, terutama jalan raya.
“Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan,” ujar Gubernur Jawa Barat, dikutip dari laman Pemdaprov Jabar pada Rabu, 22 April 2026.
Lebih lanjut, penghapusan pajak kendaraan, menurut pandangannya, berpotensi mengurangi kemampuan fiskal daerah. Hal ini terutama relevan jika dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat tidak mengalir secara optimal. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya berfokus pada aspek penerimaan pajak. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik terkait pembayaran pajak kendaraan. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Salah satu upaya konkret yang telah diterapkan adalah penyederhanaan proses administrasi. Kini, masyarakat tidak lagi diwajibkan untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran dan mengurangi hambatan administratif yang seringkali dikeluhkan oleh wajib pajak.
Baca juga di sini: Royal Enfield Himalayan Terbaru Hadir untuk Petualangan Ekstrem di Indonesia
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiratkan optimisme mengenai peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Peningkatan layanan dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi bukti nyata manfaat dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
