KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa alokasi dana sebesar Rp 4 triliun akan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa, 28 April 2026. Ia menegaskan bahwa sumber pendanaan untuk program-program pemerintah, termasuk perbaikan infrastruktur, secara konsisten berasal dari APBN.
Baca juga di sini: Dampak Perang Iran Terhadap Ekonomi: Jutaan Terancam Kemiskinan dan Kehilangan Pekerjaan
Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria, menambahkan bahwa program perbaikan lintasan kereta api ini merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah untuk tahun 2026. Fokus utama dari program ini adalah untuk meningkatkan aspek keselamatan transportasi publik.
Dony Oskaria juga memastikan bahwa pendanaan program ini akan ditangani oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia. Meskipun BP BUMN juga memiliki anggaran yang dialokasikan, tanggung jawab utama perbaikan infrastruktur berada di bawah Kemenhub.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumumkan rencana perbaikan terhadap 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Anggaran yang disiapkan untuk inisiatif penting ini diperkirakan mencapai Rp 4 triliun, dengan tujuan utama untuk meningkatkan tingkat keselamatan bagi para pengguna transportasi kereta api.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya potensi risiko kecelakaan di banyak perlintasan kereta api yang belum memiliki penjagaan memadai. Ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur dari era kolonial Belanda yang telah berpuluh-puluh tahun membutuhkan penanganan komprehensif.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada jajarannya agar segera menyelesaikan perbaikan tersebut. Pemerintah akan menerapkan dua skema penanganan utama, yaitu pembangunan pos penjagaan di setiap perlintasan atau pembangunan jembatan layang (flyover) di lokasi yang dinilai paling rawan.
