KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesiapannya untuk membebaskan pajak kendaraan listrik, sejalan dengan arahan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.
Langkah ini diambil setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, yang menetapkan kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah. Meskipun demikian, aturan tersebut masih memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif melalui kebijakan lanjutan.
Situasi ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Surat edaran tersebut secara spesifik mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan pajak bagi kendaraan listrik.
Kombinasi kedua kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi fiskal mereka, terutama dalam upaya percepatan elektrifikasi kendaraan.
Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Daerah memilih untuk menyelaraskan kebijakan lokal agar tetap konsisten dengan regulasi nasional yang berlaku.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, secara tegas menyatakan bahwa daerah tidak akan mengambil langkah yang berbeda dari kebijakan pusat. Beliau menyampaikan, “Untuk kendaraan listrik kami ikut regulasi pusat. Kalau pusat sudah mengatur, kami ikuti.”
Baca juga di sini: Motor-Motor yang Sering Dianggap Musuh SPBU
Kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa insentif bagi kendaraan listrik tetap berjalan, meskipun statusnya kini telah diakui sebagai objek pajak daerah.
Namun, di balik dukungan terhadap elektrifikasi ini, muncul kekhawatiran mengenai potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.
Selama ini, kontribusi dari pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu pilar utama dalam penerimaan daerah.
Achmad Dimyati Natakusumah mengakui adanya dilema ini. Ia menyatakan, “Ini memang dua sisi. Kami ingin ramah lingkungan, tapi di sisi lain ada dampak terhadap PAD. Ini yang harus diseimbangkan.”
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang mulai dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara seimbang.
Seiring dengan tren peningkatan penggunaan kendaraan listrik, pemerintah daerah mulai memperhatikan potensi pergeseran struktur penerimaan daerah.
Ada kemungkinan pajak yang berasal dari kendaraan konvensional akan mengalami penurunan seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik.
Isu mengenai keseimbangan antara kebijakan lingkungan dan keberlanjutan fiskal ini juga telah menjadi topik diskusi dalam forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut.
Pada akhirnya, implementasi kebijakan tetap harus berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah berada dalam posisi untuk melakukan adaptasi, sambil secara bersamaan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi implikasi jangka panjangnya.
