KabarDermayu.com – Langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Fokus utama pada pengembangan motor listrik yang mengandalkan baterai berbasis nikel produksi dalam negeri dinilai sebagai tonggak penting dalam transformasi industri nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, secara terbuka memberikan apresiasi terhadap kolaborasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kebijakan ini dianggap sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan kekayaan mineral nasional guna memperkuat daya saing bangsa di kancah global.
Transformasi dari Ekspor Mentah ke Nilai Tambah
Indonesia saat ini memegang posisi kunci sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Selama ini, potensi tersebut sering kali hanya berakhir pada komoditas ekspor mentah. Namun, dengan kebijakan hilirisasi yang kini dipertegas, fokus telah bergeser pada penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Baca juga: Polri Pastikan Jakarta Kondusif, Bantah Isu Demo Besar di Mal
“Komitmen Presiden Prabowo dan Menteri ESDM patut kita apresiasi karena menunjukkan arah kebijakan yang tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri,” ujar Beniyanto pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Menurutnya, penggunaan baterai berbasis nikel produksi lokal dalam motor listrik nasional adalah esensi dari hilirisasi yang sesungguhnya. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada komponen impor, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dunia.
Membangun Ekosistem yang Terintegrasi
Lebih jauh, Beniyanto menekankan bahwa keberhasilan program motor listrik nasional tidak bisa hanya bertumpu pada perakitan kendaraan semata. Dibutuhkan sinergi ekosistem yang komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir, yang meliputi:
- Penguatan sektor pertambangan dan pemurnian mineral (smelter).
- Perluasan kapasitas industri manufaktur baterai.
- Pembangunan infrastruktur pengisian daya (charging station) yang merata.
- Peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada setiap komponen pendukung.
- Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha.
Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah
Kebijakan ini diproyeksikan membawa efek domino bagi perekonomian nasional. Selain menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM), pengembangan industri ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja secara masif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri manufaktur.
Dampak positif tersebut juga diharapkan merata hingga ke daerah-daerah penghasil nikel, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, hingga Papua Barat Daya. Dengan hadirnya kawasan industri baterai di wilayah tersebut, ekonomi lokal akan terakselerasi melalui pertumbuhan industri pendukung yang berkelanjutan.
Komitmen Parlemen untuk Masa Depan Energi
Menutup pernyataannya, Beniyanto menegaskan posisi Komisi XII DPR RI yang akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam aspek hilirisasi dan transisi energi. Ia optimistis bahwa inisiatif ini akan menjadi momentum bersejarah bagi kemandirian industri Indonesia.
“Kami berharap program motor listrik nasional dapat menjadi momentum untuk memperkokoh kemandirian industri Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil mineral, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat industri baterai dan kendaraan listrik dunia,” tutupnya.
Langkah ini mencerminkan langkah berani pemerintah dalam menatap masa depan energi bersih, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola secara mandiri untuk kemakmuran rakyat yang lebih luas.
