KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menggarisbawahi tiga rambu utama yang perlu diperhatikan oleh pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dalam upaya penguatan organisasi.
Penegasan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 serta Sarasehan Nasional yang diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, pada hari Senin, 4 Mei 2026.
Rambu utama pertama yang ditekankan adalah agar Perpukadesi tidak terlibat dalam ranah politik praktis. Prinsip ini juga telah tercermin dalam deklarasi organisasi yang menegaskan komitmen untuk fokus pada isu publik dan kebijakan negara.
Perpukadesi diharapkan dapat menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik tanpa terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dengan memegang teguh posisi netral, organisasi ini akan lebih dihormati.
Selanjutnya, Mendagri menegaskan agar Perpukadesi tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan pemerintah yang sedang berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini termasuk menghindari pendekatan yang terkesan menggurui.
Organisasi tetap dapat memberikan kritik atau saran yang bersifat konstruktif, dan pemerintah akan selalu terbuka terhadap masukan yang disampaikan secara membangun.
Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, akan terbuka terhadap kritik yang membangun. Masukan semacam itu pasti akan dihargai.
Rambu utama ketiga adalah mengingatkan agar Perpukadesi tidak tersusupi oleh kepentingan personal. Penggunaan nama organisasi untuk tujuan proyek tertentu harus dihindari karena dapat mengganggu visi dan misi organisasi.
Jika kepentingan personal mendominasi, visi dan misi organisasi berpotensi tidak akan tercapai atau bahkan layu sebelum berkembang.
Oleh karena itu, Mendagri memohon dengan hormat agar organisasi ini senantiasa menjaga marwahnya dan saling mengingatkan antaranggota.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa Perpukadesi memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penanganan berbagai isu penting di daerah. Isu-isu tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, pelaksanaan Pilkada langsung, implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Selain itu, organisasi ini juga dapat berperan dalam mendorong terobosan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mendagri menilai bahwa para anggota Perpukadesi, yang merupakan purnabakti kepala daerah, memiliki pengalaman dan pemahaman lapangan yang mendalam. Pengalaman ini merupakan aset berharga bagi organisasi.
Niat baik Perpukadesi untuk membentuk perkumpulan yang diisi oleh individu-individu berpengalaman dengan jam terbang tinggi akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi.
Baca juga: Dampak Perang dan Perubahan Iklim Picu Kenaikan Harga Pangan
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Perpukadesi Bibit Waluyo, Ketua Dewan Penasihat Perpukadesi Sutiyoso, Ketua Dewan Pembina Perpukadesi Irianto Lambrie, serta jajaran pengurus Perpukadesi yang baru saja terpilih.
