Kabardermayu – menyajikan berita terpercaya dan terkini –, Jakarta – Menanggapi rencana demonstrasi dan pematian aplikasi serentak yang diinisiasi oleh para pengemudi ojek online (ojol), Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, memberikan tanggapannya pada hari Selasa, 20 Mei 2025.
Tirza menegaskan bahwa Grab Indonesia tidak memiliki kebijakan yang menghalangi aksi demonstrasi tersebut. Ia menekankan hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa.
Grab Indonesia telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalisir gangguan layanan yang mungkin timbul akibat seruan pematian aplikasi, dengan tujuan agar para pelanggan ojol tetap dapat mengakses layanan yang dibutuhkan. “Kami menghormati hak tersebut. Kami telah berupaya agar layanan dan operasional tetap berjalan normal besok,” ujar Tirza dalam diskusi di Pakubuwono, Jakarta Selatan, Senin, 19 Mei 2025.
Tirza menyadari potensi terjadinya keterlambatan dan kendala akibat seruan pematian aplikasi ini. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna aplikasi Grab atas kemungkinan keterlambatan dalam pemesanan ojol selama berlangsungnya demonstrasi. “Jika terjadi keterlambatan, akan ada pemberitahuan. Jika pesanan dibatalkan, akan dialokasikan kembali secara otomatis,” jelas Tirza.
Sebelumnya, seruan pematian aplikasi ini dikemukakan oleh Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati. Ia menjelaskan bahwa aksi off bid massal secara nasional ini merupakan bagian dari unjuk rasa pengemudi ojol terkait perlakuan diskriminatif akibat status kemitraan mereka. “Hapuskan sistem kemitraan, tetapkan kami sebagai pekerja tetap,” tegas Lily dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Mei 2025.
Selain SPAI, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, juga menginstruksikan penonaktifan aplikasi secara serentak pada hari Selasa, 20 Mei 2025. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jakarta dan wilayah lainnya yang mungkin terganggu akibat aksi off bid massal ini.
Menurut Raden, aksi turun ke jalan dan pematian aplikasi massal akan difokuskan di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Palembang, Medan, Makassar, Balikpapan, Manado, dan Ambon.
Raden memperkirakan aksi ini akan berlangsung serentak di hampir seluruh kota di Indonesia. “Kami berharap masyarakat dapat memahami aksi off bid ini sebagai pelajaran bagi aplikator-aplikator yang melanggar regulasi,” ungkapnya.
Pilihan Editor: Retret Kepala Daerah Berlanjut. Apa Tujuannya?
