KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengelolaan otonomi daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, isu ini tidak dapat disederhanakan hanya dari sudut pandang desentralisasi atau resentralisasi kewenangan.
“Otonomi daerah tidak hanya bisa dilihat sebatas resentralisasi atau desentralisasi, tapi lebih jauh itu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas, sangat kompleks,” ujar Bima dalam acara peluncuran buku Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia di Kantor Populi Center, Jakarta Selatan, pada Selasa (9/6/2026).
Bima menjelaskan bahwa kompleksitas tersebut mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Aspek-aspek ini meliputi desain kelembagaan, kualitas kepemimpinan di tingkat daerah, kapasitas fiskal daerah, hingga efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, penyempurnaan tata kelola daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan berlandaskan pada kebutuhan nyata di lapangan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang mempercepat penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Desain ini akan menjadi landasan kebijakan sistem otonomi daerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan realitas di lapangan. Targetnya, penyusunan Desartada ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026.
Bima juga memaparkan hasil evaluasi Kemendagri yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah, termasuk daerah hasil pemekaran, masih memiliki kapasitas fiskal dalam kategori sedang hingga rendah. Kondisi ini mengindikasikan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Meskipun demikian, Bima menilai masih banyak daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif melalui inovasi dan kepemimpinan yang kuat. Ia mencontohkan Kota Jambi yang berhasil memobilisasi sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut mencapai lebih dari Rp1,96 triliun dan digunakan untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Itu potret yang juga menarik bahwa tidak semua daerah kemudian rontok ya ketika TKD (Transfer ke Daerah) [mengalami] penyesuaian dan diminta untuk mengawal program prioritas, ada daerah-daerah yang membaik karena kepala daerahnya mengawal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia. Kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya dan membangun kolaborasi lintas sektor juga memegang peranan penting.
Oleh sebab itu, Bima mengimbau para akademisi untuk terus memberikan masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan kebijakan penataan daerah. Menurutnya, perpaduan antara kajian ilmiah dan pengalaman empiris sangat diperlukan agar desain otonomi daerah yang disusun mampu menjawab tantangan pembangunan secara lebih efektif.
“Desain otonomi ini harus betul-betul memadukan antara kajian akademis dan realitas empiris yang ada, sehingga dialog seperti ini sangat penting untuk memberikan masukan kepada kita semua,” pungkasnya.
Acara peluncuran buku tersebut turut dihadiri oleh Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, Staf Khusus Wakil Presiden RI Nico Harjanto, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman, penulis buku Dr. Testriono, pakar otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan, para peneliti dari BRIN, serta kalangan dosen dan akademisi.
