Kabardermayu – Menyajikan informasi terpercaya dan teraktual –, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat dan memperkuat proses hilirisasi di sektor pertanian. Fokus utama hilirisasi ini adalah pada komoditas yang memiliki ketersediaan bahan baku melimpah di Indonesia, seperti kelapa.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia mengekspor kelapa hingga mencapai 2 juta ton. Volume ekspor ini bernilai sekitar Rp 20 triliun. Dengan adanya hilirisasi, Mentan Amran optimis nilai tersebut akan meningkat signifikan, bahkan bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat. “Potensi nilainya ke depan bisa mencapai Rp 40 triliun, bahkan hingga Rp 60 triliun,” ungkapnya kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), pada hari Rabu, 28 Mei 2025.
Tidak hanya kelapa, Amran menambahkan bahwa komoditas lain seperti kakao juga akan menjadi target utama dalam upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Inisiatif ini akan dijalankan secara kolaboratif dengan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan. Ia meyakini bahwa hilirisasi akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa harga kelapa bulat yang tinggi di pasar ekspor menjadi faktor utama yang mendorong petani untuk lebih memilih mengekspor komoditas tersebut dalam bentuk mentah. Menurutnya, harga ekspor kelapa saat ini lebih menguntungkan dibandingkan harga di pasar domestik. “Harga kelapa bulat sangat menarik ketika diekspor. Sebaliknya, harga di dalam negeri kurang kompetitif. Tentu saja, petani akan memilih untuk mengekspor,” kata Budi saat dijumpai di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, pada hari Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam beberapa waktu terakhir, ekspor kelapa dalam bentuk mentah ke Cina mengalami peningkatan yang signifikan. Di negara tersebut, kelapa diolah lebih lanjut menjadi santan atau bahan campuran susu kopi. Produk olahan ini telah meningkatkan permintaan kelapa di pasar Cina secara keseluruhan.
Meskipun demikian, Budi mengungkapkan kekhawatiran mengenai ketersediaan pasokan kelapa untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah sedang merancang kebijakan terkait pungutan ekspor (PE). “Kami berencana untuk mengambil keputusan mengenai pungutan ekspor pada pekan ini,” ujarnya.
Ia berharap bahwa kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara kegiatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan domestik, sekaligus mendorong pertumbuhan hilirisasi. Budi belum memberikan rincian mengenai besaran pungutan ekspor yang akan diterapkan, karena masih dalam tahap pembahasan dalam rapat. “Inti permasalahan saat ini sebenarnya adalah harga,” jelasnya.
Pilihan Editor: Prabowo Merencanakan Stimulus untuk Mendongkrak Daya Beli. Seberapa Efektifkah?
