KabarDermayu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk pengadaan batu bara dengan kalori sedang. Langkah ini diambil guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listriknya.
Pembentukan tim ini diumumkan oleh Bahlil saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XII di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang bertempat di Senayan, Jakarta.
“Untuk melakukan pengawasan terhadap energi primer agar situasi seperti ini tidak terus berlanjut, kami telah membentuk tim pengadaan. Tim ini terdiri dari perwakilan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar Bahlil pada hari Senin, 15 Juni 2026.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa total kebutuhan batu bara yang diperlukan oleh PLN setiap tahunnya mencapai angka 154 juta metrik ton. Pemerintah telah menugaskan sejumlah perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN ini, dengan volume total yang ditargetkan sekitar 190 juta ton.
“Dari target 190 juta ton tersebut, sekitar 150 hingga 160 juta ton telah berhasil dikonfirmasi dan sekitar 134 juta ton di antaranya telah ditandatangani kontraknya,” ungkap Bahlil.
Dengan realisasi kontrak sebesar 134 juta ton tersebut, dari total kebutuhan PLN yang mencapai 154 juta ton, masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton batu bara yang belum terkontrak.
Namun, Bahlil mengakui adanya kendala signifikan terkait pemenuhan batu bara berkalori medium atau sedang. Kendala utama terletak pada harga jual yang ditetapkan kepada PLN, yang dinilai terlalu rendah.
“Saya harus mengakui bahwa dalam kontrak 134 juta ton tersebut, PLN membutuhkan batu bara dengan kalori medium, yang memiliki kualitas lebih baik,” ujar Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa pasokan batu bara berkalori sedang semakin menipis, sementara harga jual dari perusahaan batu bara kepada PLN tetap rendah.
Perusahaan-perusahaan batu bara menjual batu bara kepada PLN dengan mengacu pada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), yang dipatok sebesar US$70 per ton. Angka ini jauh berbeda dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk periode I Juni 2026 yang ditetapkan sebesar US$121,83 per ton.
“Oleh karena itu, bagi perusahaan, harga jual ke PLN saat ini sudah tidak lagi menguntungkan. Inilah yang menjadi inti permasalahan,” tegas Bahlil.
Menyikapi persoalan ini, Bahlil telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk berkoordinasi secara intensif dengan PLN, Ditjen Minerba ESDM, dan BPKP. Tujuannya adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara bagi PLN.
“Pembentukan tim ini adalah agar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kita. Kita sudah terlalu lelah dengan adanya perbedaan informasi dan interpretasi. Saya tahu ada masalah, namun mari kita sama-sama memahaminya. Yang terpenting adalah kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara,” tutup Bahlil. (Ant).
