KabarDermayu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Bahlil menyampaikan usulan tersebut dalam sebuah rapat kerja yang diselenggarakan bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta. Ia menekankan bahwa fokus energi ke depan tidak hanya terbatas pada LPG, melainkan juga mencakup kompor listrik, Compressed Natural Gas (CNG), dan berbagai alternatif energi lainnya.
Anggaran sebesar Rp 815,56 miliar tersebut secara spesifik dialokasikan untuk program kompor listrik. Hal ini disampaikan oleh Bahlil pada hari Senin, 15 Juni 2026.
Untuk memastikan efektivitas program kompor listrik dalam mengurangi ketergantungan impor LPG, Bahlil meminta Komisi XII DPR yang membidangi sektor ESDM untuk melakukan pendataan terhadap daerah-daerah mana saja yang paling membutuhkan perangkat kompor listrik tersebut. Pendataan ini penting guna menyelaraskan program dan memastikan sinkronisasi yang baik.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujar Bahlil, menekankan pentingnya koordinasi dalam implementasi program ini.
Selain pengajuan anggaran untuk kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran ini rencananya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) di bawah Kementerian ESDM.
Kedua usulan anggaran untuk program-program baru di RAPBN 2027 ini diajukan oleh Bahlil dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
Perlu dicatat bahwa wacana transisi dari kompor LPG ke kompor listrik bukanlah hal baru di Indonesia. Gagasan ini sebelumnya pernah diangkat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, pada bulan September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan untuk membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Keputusan pembatalan ini diambil dengan pertimbangan untuk menjaga kenyamanan masyarakat, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Peristiwa lonjakan harga energi global, yang dipicu oleh pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, kembali memicu pembahasan mengenai transisi energi di Indonesia. Dalam konteks ini, Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, kembali mendorong pemerintah untuk serius mempertimbangkan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik.
Eddy Soeparno berpendapat bahwa transisi menuju kompor listrik akan membutuhkan biaya yang lebih efisien apabila dibandingkan dengan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk subsidi impor LPG. Pengalihan ini menjadi sorotan Eddy, mengingat harga LPG sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung terus meroket.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ujarnya, menyoroti kerentanan ketergantungan pada impor LPG yang terkait dengan harga minyak dunia.
