KabarDermayu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan peningkatan volume solar bersubsidi untuk tahun 2027. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026.
Bahlil mengusulkan agar alokasi volume solar bersubsidi pada tahun 2027 mencapai 18,80 juta hingga 19 juta kiloliter (KL). Angka ini merupakan peningkatan dari alokasi tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 18,64 juta KL.
Realisasi penyaluran solar bersubsidi hingga Mei 2026 tercatat telah mencapai 7,77 juta KL. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan solar bersubsidi terus ada dan perlu diantisipasi untuk tahun-tahun mendatang.
Tidak hanya solar, Bahlil juga mengusulkan peningkatan volume minyak tanah bersubsidi. Untuk tahun 2027, alokasi minyak tanah bersubsidi diusulkan naik menjadi 0,543 juta–0,561 juta KL, dari alokasi APBN 2026 sebesar 0,53 juta KL.
Hingga Mei 2026, realisasi penyaluran minyak tanah bersubsidi telah mencapai 0,21 juta KL. Kenaikan usulan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih bergantung pada minyak tanah.
Secara keseluruhan, usulan peningkatan volume BBM bersubsidi untuk tahun 2027 mencapai 19,343 juta–19,561 juta KL. Angka ini merupakan gabungan dari usulan solar dan minyak tanah, yang meningkat dari total alokasi 19,17 juta KL pada tahun 2026.
Namun, untuk alokasi volume LPG 3 kg, Bahlil tidak mengusulkan adanya perubahan. Alokasi LPG bersubsidi tetap di angka 8 juta metrik ton untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, sama seperti alokasi pada APBN 2026.
Realisasi penyaluran LPG bersubsidi hingga Mei 2026 tercatat sebesar 3,56 juta metrik ton. Angka ini menunjukkan serapan yang signifikan untuk kebutuhan rumah tangga.
“LPG rata-rata sama. Kami alokasikan di angka 8 juta metrik ton, sama dengan 2026,” ujar Bahlil, menegaskan komitmen untuk menjaga ketersediaan LPG bersubsidi.
Selain itu, Bahlil juga tidak mengajukan perubahan terkait subsidi tetap minyak solar atau GasOil 48 untuk RAPBN 2027. Subsidi tetap minyak solar 48 masih dipertahankan pada angka Rp 1.000 per liter.
Keputusan ini, menurut Bahlil, sejalan dengan arahan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau dinamika geopolitik yang mungkin memengaruhi kebijakan energi di masa mendatang.
Peningkatan volume BBM bersubsidi ini menjadi perhatian penting dalam upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan geopolitik global.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan subsidi energi dengan kemampuan fiskal negara. Pengusulan peningkatan volume ini mencerminkan prediksi kebutuhan energi di tahun mendatang.
Ketersediaan solar bersubsidi sangat krusial bagi sektor transportasi dan industri kecil. Kenaikan volume yang diusulkan diharapkan dapat mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang dapat berdampak pada biaya operasional masyarakat.
Minyak tanah masih menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian rumah tangga di beberapa daerah. Peningkatan alokasi minyak tanah bersubsidi diharapkan dapat menjamin pasokan yang memadai dan mencegah praktik penyelewengan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan program subsidi energi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi akan terus ditingkatkan.
Dampak dari usulan ini akan dievaluasi lebih lanjut dalam pembahasan RAPBN 2027 di tingkat pemerintah dan DPR. Keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk proyeksi kebutuhan, realisasi anggaran, dan kondisi ekonomi nasional.
Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi dengan badan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan kelancaran distribusi BBM bersubsidi.
Peningkatan volume BBM bersubsidi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjaga biaya produksi tetap stabil, terutama bagi sektor UMKM yang sangat bergantung pada pasokan energi terjangkau.
“Minyak solar di 2026 itu 18,64 juta KL. Di 2027, kami alokasikan 18,80 sampai dengan 19 juta KL,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Menteri ESDM juga menekankan pentingnya memantau kondisi pasar global dan dampaknya terhadap harga komoditas energi. Kebijakan subsidi yang diterapkan harus mampu merespons perubahan tersebut secara adaptif.
Proyeksi kebutuhan energi yang akurat menjadi kunci dalam perencanaan anggaran subsidi. Kementerian ESDM terus melakukan pembaruan data dan analisis untuk menghasilkan perkiraan yang tepat.
Peningkatan volume BBM bersubsidi juga perlu dibarengi dengan upaya efisiensi energi di berbagai sektor. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Masyarakat dihimbau untuk bijak dalam penggunaan BBM bersubsidi dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan jika memungkinkan. Penggunaan BBM bersubsidi yang tepat sasaran akan membantu menjaga ketersediaan bagi yang benar-benar membutuhkan.
Pembahasan mengenai usulan ini akan menjadi agenda penting dalam upaya pemerintah untuk menyediakan pasokan energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
