KabarDermayu.com – Upaya pembenahan internal kini menjadi fokus utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca terbongkarnya skandal pemerasan yang melibatkan oknum pegawainya sendiri. Kasus yang menyeret nama Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, serta seorang staf administrasi yang berlatar belakang kepolisian, telah mendorong lembaga antirasuah tersebut untuk memperketat akses informasi sensitif.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan menoleransi celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam keterangannya di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026), ia mengungkapkan bahwa sistem evaluasi kini difokuskan pada pengamanan alur dokumen penyelidikan.
Memperketat Akses Dokumen Rahasia
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembatasan akses terhadap dokumen perkara. Setyo menjelaskan bahwa proses administrasi dari penyelidik hingga ke tingkat pimpinan akan dibuat lebih transparan namun tertutup bagi pihak luar yang tidak berkepentingan.
“Evaluasi yang dilakukan, misalkan, proses dokumen dari penyelidik itu bisa sampai ke pimpinan harus betul-betul terjaga. Tidak semua orang bisa melihat,” ujar Setyo Budiyanto.
Dengan sistem ini, pimpinan KPK dapat melacak jejak digital setiap dokumen. Hal ini bertujuan agar jika terjadi penyimpangan atau kebocoran informasi, pihak manajemen dapat segera mengidentifikasi titik permasalahan dan siapa oknum yang bertanggung jawab di balik tindakan tersebut.
Menjaga Integritas dan Mental Pegawai
Selain alasan teknis, evaluasi ini juga didorong oleh kekhawatiran akan dampak psikologis terhadap integritas institusi. Setyo mengakui bahwa kasus pemerasan yang melibatkan oknum internal dapat merusak moril dan mental kerja pegawai lainnya yang selama ini berupaya menjaga profesionalisme.
Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa kinerja KPK tidak terganggu oleh oknum yang memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. KPK ingin memastikan bahwa seluruh pegawainya tetap berada dalam koridor hukum yang ketat.
Dua Klaster Kasus Pemerasan
Peristiwa ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) ke-18 yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Sebanyak 21 orang sempat diamankan dalam operasi tersebut, dengan 14 di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Kasus ini kemudian berkembang menjadi dua klaster tindak pidana yang berbeda:
- Klaster Pertama: Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pihak swasta. Dalam kasus ini, Anom ditetapkan sebagai tersangka bersama Mohamad Haris alias Gus Haris.
- Klaster Kedua: Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh seorang polisi yang diperbantukan di KPK, Setya Budi Dias, bersama ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap Anom Widiyantoro.
Pada 30 Juli 2026, keempat tersangka telah resmi ditahan dengan mengenakan rompi oranye khas KPK. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi KPK untuk terus melakukan pembersihan internal demi menjaga marwah lembaga dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebagai informasi, KPK saat ini juga tengah menghadapi tantangan besar lainnya, yakni upaya pencarian buronan Harun Masiku. Setyo Budiyanto menyatakan bahwa dukungan masyarakat sangat krusial dalam membantu KPK menuntaskan berbagai kasus besar yang masih tertunda.
