KabarDermayu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menurut Purbaya, keterlibatan TNI bukan untuk tujuan pelatihan perang, melainkan untuk memperkuat rasa nasionalisme para penerima beasiswa.
Beliau menekankan bahwa pembekalan ini sangat penting guna menanamkan kecintaan terhadap Indonesia di hati para penerima beasiswa.
Negara telah menginvestasikan dana yang signifikan untuk beasiswa ini. Oleh karena itu, para penerima diharapkan kelak dapat kembali ke tanah air dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.
Baca juga: Alasan Pencabutan Sertifikat Mualaf Richard Lee
“Jadi, utamanya itu, biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini dan menyumbang ilmunya di sini,” ujar Purbaya.
Selain fokus pada penguatan nasionalisme, pemerintah juga berencana untuk mengarahkan fokus program beasiswa LPDP pada bidang-bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Perubahan ini didorong oleh kebutuhan Indonesia yang semakin mendesak untuk meningkatkan penguasaan teknologi.
Purbaya menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Washington DC, di mana ia bertemu dengan sekitar 50 mahasiswa. Mayoritas dari mereka, baik penerima beasiswa LPDP maupun non-LPDP, tidak mengambil jurusan STEM.
“Kami akan ubah itu karena kita harus meningkatkan pemakaian teknologi ke depan. Kalau nggak, kita ketinggalan,” tambahnya.
Mengenai kemungkinan adanya tambahan anggaran untuk kegiatan pembekalan tersebut, Purbaya menilai hal itu masih dalam batas kewajaran mengingat ini adalah bagian dari investasi negara.
Biaya pembekalan ini pun dianggap relatif kecil jika dibandingkan dengan total biaya pendidikan yang ditanggung negara untuk para penerima beasiswa di luar negeri.
Meskipun belum dapat merinci besaran tambahan anggaran yang dibutuhkan, Purbaya memperkirakan biaya yang timbul tidak akan terlalu besar.
Hal ini dikarenakan kerja sama dengan TNI umumnya tidak menggunakan skema biaya komersial layaknya pihak swasta.
