KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memberikan insentif kepada pemilik kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, kendaraan listrik juga tetap mendapatkan pengecualian dari aturan pembatasan lalu lintas ganjil genap yang berlaku di sejumlah ruas jalan ibu kota. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong percepatan adopsi kendaraan rendah emisi.
Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat terkait transisi energi. Dasar hukum yang mendukung pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik berbasis baterai adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengonfirmasi bahwa kebijakan insentif fiskal yang ada saat ini masih mengacu pada surat edaran tersebut. Ini berarti pemilik kendaraan listrik di Jakarta akan terus menikmati fasilitas pembebasan PKB dan BBNKB.
“Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, kebijakan Pemprov DKI Jakarta tetap sejalan, yakni memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” ujar Lusiana dalam keterangannya pada Selasa, 5 Mei 2026.
Lusiana berharap kebijakan ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Selain mengurangi beban biaya kepemilikan, insentif ini juga berfungsi sebagai stimulus awal untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di wilayah perkotaan.
Dari sisi pengaturan lalu lintas, Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan untuk mempertahankan kebijakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa kebijakan ini masih relevan untuk mendukung penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
“Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan,” kata Syafrin.
Syafrin menambahkan bahwa pengembangan kendaraan listrik harus dilihat dalam kerangka sistem transportasi perkotaan yang komprehensif. Pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga terus memperkuat peran transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas warga.
Dalam perspektif ini, insentif yang diberikan tidak hanya dipandang sebagai stimulus jangka pendek. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Jakarta sendiri menghadapi tantangan serius terkait kualitas udara, sehingga peralihan ke kendaraan rendah emisi menjadi salah satu solusi yang terus digalakkan.
Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai, pemerataan fasilitas, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat merupakan faktor krusial dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Baca juga: IHSG Naik Signifikan di Paruh Pertama Perdagangan, Saham Prajogo Melonjak
Dengan berlanjutnya insentif ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesinambungan proses transisi energi. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik yang lebih matang. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi pada terciptanya sistem transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan di ibu kota.
