KabarDermayu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas terkait dugaan pelanggaran prosedur penagihan oleh oknum penagih utang (debt collector) yang bekerja untuk PT Indosaku Digital Teknologi. Kasus ini melibatkan PT Teknologi Internasional Nusantara (TIN) sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam praktik penagihan tersebut.
“Saat ini OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran,” ujar Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada Selasa, 5 Mei 2026, di Jakarta.
Selain itu, OJK juga meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Komite Etik untuk mendalami lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat. Langkah ini mencakup pemberian sanksi berupa daftar hitam (blacklist) kepada penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang terbukti melakukan pelanggaran.
“OJK juga telah meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat,” imbuh Friderica.
OJK juga mendesak Indosaku untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Perusahaan diminta untuk mengevaluasi seluruh proses penagihan, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kemudian OJK juga telah meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan termasuk evaluasi atas kerjasama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga,” tambahnya.
Langkah tegas OJK ini merupakan kelanjutan dari tindakan yang telah diambil oleh AFPI. Sebelumnya, AFPI telah mencabut keanggotaan perusahaan penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam kasus ini. Keputusan pemberhentian PT Teknologi Internasional Nusantara (TIN) sebagai anggota pendukung AFPI berlaku efektif sejak 30 April 2026.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik penagihan pinjaman online. OJK terus berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan industri jasa keuangan, termasuk fintech lending, berjalan sesuai dengan peraturan dan melindungi hak-hak konsumen.
Diharapkan dengan adanya sanksi tegas dan evaluasi menyeluruh, praktik penagihan yang tidak sesuai prosedur dapat diminimalisir. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri fintech lending di Indonesia.
OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyedia pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selain itu, penting untuk memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam, serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Dalam konteks yang lebih luas, data menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online di Indonesia terus meningkat. Per Maret 2026, total utang pinjaman online tercatat mencapai Rp101,03 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya.
OJK juga mencatat perkembangan positif di sektor multifinance, modal ventura, dan pegadaian. Namun, tantangan dalam praktik penagihan pinjaman online tetap menjadi perhatian utama regulator.
Evaluasi total yang diminta oleh OJK terhadap Indosaku diharapkan dapat menghasilkan perbaikan sistemik. Hal ini mencakup peninjauan kembali kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, pelatihan bagi penagih utang, serta mekanisme pengaduan konsumen yang lebih efektif.
Ancaman blacklist bagi penyedia jasa penagihan yang tidak patuh menjadi sinyal kuat bahwa OJK tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.
Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam memilih penyedia pinjaman online. Pastikan perusahaan tersebut memiliki izin resmi dari OJK dan membaca dengan teliti syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjaman.
Baca juga: Ahli Jelaskan Pentingnya Pendampingan dalam Mengatasi Obesitas
Informasi lebih lanjut mengenai pinjaman online dan pengawasan OJK dapat diakses melalui situs web resmi OJK atau menghubungi kontak OJK.
