KabarDermayu.com – Hun To, sepupu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, mengakui kepemilikannya atas 30 persen saham di sebuah platform pembayaran digital. Platform ini disebut-sebut terkait dengan dugaan penipuan siber (scamming) dan pencucian uang, serta telah dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat.
Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menuding Huione Group sebagai pihak yang melakukan pencucian dana. Huione Group merupakan perusahaan induk yang menaungi berbagai layanan seperti e-commerce, pembayaran, dan pertukaran kripto, termasuk Huione Pay.
Perusahaan tersebut dituding sebagai sarana bagi jaringan kriminal transnasional yang menjalankan aksi penipuan dari wilayah Asia Tenggara. Mantan ketua Huione, Li Xiong, telah diekstradisi ke Tiongkok pada bulan lalu. Otoritas Tiongkok mengidentifikasinya sebagai tokoh kunci dalam sindikat perjudian dan penipuan lintas negara berskala besar yang diduga terlibat dalam berbagai tindak kejahatan.
“Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa saya memang memiliki 30 persen saham di HUIONE PAY PLC,” ujar pengusaha Hun To dalam sebuah pernyataan resmi.
Berdasarkan laporan dari likuidator Reachs & Partners, Li Xiong menguasai 62 persen saham Huione Pay, sementara Hun To memegang sisanya sebesar 30 persen. Proses likuidasi Huione Pay dilaporkan telah selesai pada bulan Oktober 2025.
Hun To menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengelolaan operasional harian Huione Pay. Ia juga menyatakan bahwa dirinya “tidak pernah menerima keuntungan, dividen, atau aset apa pun dari perusahaan tersebut”.
Baca juga: Perkembangan Signifikan, Tim Renang Artistik Indonesia Raih Prestasi di Kejuaraan Dunia
Sebelumnya, kerabat perdana menteri ini sempat tercatat sebagai direktur Huione Pay dalam registrasi bisnis daring yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.
Menurut keterangan likuidator, Huione Pay masih memiliki saldo kas bersih yang mencapai lebih dari US$1,1 juta. Jumlah ini tersisa setelah seluruh kewajiban kepada para kreditur telah diselesaikan. Dana yang tersisa tersebut kemudian dibagikan kepada “pemegang saham sebenarnya yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan di masa lalu”.
“Saya tidak menerima bagian dari sisa uang tersebut setelah proses likuidasi,” tambah Hun To.
Sejak bulan lalu, sejumlah pengguna platform Huione mendatangi kantor untuk menuntut pencairan dana mereka. Platform ini sekarang beroperasi dengan nama H-Pay, yang sebelumnya dikenal sebagai Huione Pay.
Para pengguna mengaku tidak dapat mengakses rekening mereka sejak bulan Desember. Sementara itu, Bank Nasional Kamboja telah mengumumkan pencabutan izin operasional platform Huione.
Para kreditur Huione Pay diarahkan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Sementara itu, kreditur dari entitas baru, H-Pay, dapat mengajukan klaim mereka secara langsung kepada likuidator.
