KabarDermayu.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerukan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan di wilayah-wilayah luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Seruan ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalsel, HM Syaripuddin. Beliau menyoroti adanya disparitas kualitas pendidikan yang signifikan antara Pulau Jawa dengan daerah-daerah tersebut.
Menurut Syaripuddin, kesenjangan ini terlihat jelas, baik dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan maupun dari kualitas tenaga pengajar yang ada.
“Kami tidak bermaksud menggurui, namun harus diakui bahwa kesenjangan kualitas pendidikan ini sangat tampak di depan mata kita. Karena itu, kami meminta pemerintah fokus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Syaripuddin dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Pria yang akrab disapa Bang Dhin ini menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah harus menyentuh aspek-aspek fundamental yang saling terkait.
Salah satu fokus utamanya adalah memastikan aksesibilitas pendidikan yang merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau layanan pendidikan tanpa terkendala oleh faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.
“Pendidikan harus difokuskan pada penguatan akses, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu ditujukan agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara merata, memperkecil kesenjangan antarwilayah, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” jelasnya.
Bang Dhin kemudian memaparkan data konkret dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gambaran kondisi riil di lapangan.
Data tersebut menunjukkan bahwa dari total 14.144 tenaga pendidik di Kalsel, masih terdapat 5.680 guru yang belum tersertifikasi.
Dari sisi mutu pendidikan, mayoritas sekolah di Kalsel masih berstatus akreditasi B, dengan jumlah 175 sekolah. Sementara itu, sekolah yang terakreditasi A berjumlah 117, dan 69 sekolah masih berada pada akreditasi C.
Baca juga di sini: Na Daehoon Ungkap Batasan Akses Anak ke Jule, Sebut Sudah Melampaui Batas
Permasalahan infrastruktur juga menjadi sorotan utama. Tercatat sebanyak 1.399 ruang kelas dalam kondisi rusak, yang terbagi menjadi 917 rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.
“Data itu khusus di Kalimantan Selatan, mungkin kondisi di Indonesia timur lainnya kurang lebih sama atau bahkan lebih rendah. Kami berharap, pemerintah bisa secepatnya membantu peningkatan kualitas tenaga pendidikan yang lebih baik. Karena sertifikasi para guru ini juga terkait dengan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa itu,” tegas Bang Dhin.
Ia mengingatkan kembali bahwa komitmen negara terhadap pendidikan telah ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4).
Pasal tersebut mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketentuan ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai wujud keberpihakan negara dalam menjamin peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.
Namun demikian, Bang Dhin menekankan bahwa besaran anggaran yang dialokasikan tidak boleh hanya dilihat dari sisi kuantitas.
Ia berpendapat bahwa anggaran pendidikan harus diiringi dengan kualitas pengelolaan yang baik, terencana, tepat sasaran, dan akuntabel, serta berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.
Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional, Bang Dhin mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan sektor pendidikan.
“Hal ini sangat penting guna mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia sehingga pendidikan benar-benar menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.
