KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengemukakan bahwa harga minyak dunia saat ini berada dalam rentang US$90 hingga US$120 per barel dan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi global.
Menyikapi dinamika tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas sektor energi di Indonesia.
“Kelihatannya harga (minyak) itu di range US$90 sampai US$120 per barel, sesudah itu dia turun lagi ke sekitar 100,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam, 5 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dunia yang sangat dinamis, terutama dampaknya terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Airlangga menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak global ini dipicu oleh beragam faktor, termasuk ketegangan geopolitik yang membuat prediksi harga energi menjadi sulit.
Oleh karena itu, pemerintah tidak terpaku pada satu skenario tunggal. Sebaliknya, kebijakan yang disiapkan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi yang ada.
“Yang penting kita punya skenario untuk menjaga dan skenario ini sifatnya dinamis,” tegas Airlangga.
Pendekatan dinamis ini penting agar pemerintah dapat merespons setiap perubahan harga energi secara cepat dan terukur.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau realisasi harga pembelian energi. Kebijakan yang diambil tidak selalu mengikuti harga tertinggi di pasar global, melainkan menggunakan rata-rata harga pembelian.
Baca juga: Warga Cipinang Tewas Tertabrak Kereta Saat Melerai Tawuran
Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga agar beban subsidi energi tetap terkendali, meskipun harga minyak dunia berfluktuasi.
Dari sisi fiskal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya memperkuat kemandirian energi domestik melalui implementasi program biodiesel dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Implementasi B50 pada 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT diharapkan bisa menghemat pembelian diesel atau solar sebesar Rp48 triliun,” ungkap Airlangga.
Pengembangan energi alternatif dianggap sebagai langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.
Selain fokus pada harga dan pasokan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk mendukung ketersediaan energi, termasuk melalui penyesuaian kebijakan perdagangan.
Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah penurunan bea masuk impor LPG. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan energi di dalam negeri.
“Beberapa langkah yang disiapkan adalah penurunan bea masuk impor LPG menjadi 0 persen dari 5 persen,” pungkasnya, seperti dilaporkan oleh Antara.
