KabarDermayu.com – Sektor perumahan nasional mencatatkan tonggak sejarah baru melalui pelaksanaan akad massal 62 ribu debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Agenda besar yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli lalu ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengejar target ambisius Program 3 Juta Rumah.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya konsep Indonesia Incorporated sebagai lokomotif pembangunan bangsa. Sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, perbankan, hingga pengembang swasta diyakini menjadi kunci untuk mempercepat ketersediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara masif.
“Inilah yang kita maksud dengan Indonesia Incorporated: yang besar membantu yang kecil, dan yang kecil bekerja keras untuk menjadi produktif. Kita sadar bahwa apa yang sudah kita capai cukup membanggakan, tetapi kita juga sadar bahwa kebutuhannya masih sangat besar,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pemangku kepentingan.
Peran Strategis BRI dalam Ekosistem Perumahan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tampil sebagai salah satu pilar utama dalam menyukseskan agenda tersebut. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI mempertegas komitmennya dengan tidak hanya bertindak sebagai penyalur kredit, tetapi juga sebagai pendukung ekosistem perumahan dari hulu hingga hilir.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa keterlibatan bank dalam program ini mencakup pembiayaan yang inklusif. BRI menyediakan Kredit Program Perumahan (KPP) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi para pengembang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pasokan hunian berkualitas tetap terjaga sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses ke tempat tinggal yang layak.
Menurut Hery, sektor perumahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luar biasa terhadap ekonomi nasional. Aktivitas pembangunan rumah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sekaligus menggerakkan industri turunan seperti penyedia bahan bangunan, sektor logistik, hingga jasa transportasi.
Rekor Penyaluran Rumah Subsidi
Optimisme pemerintah terlihat dari capaian penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi periode dengan rekor penyaluran tertinggi sejak program FLPP diinisiasi pada 2010 silam.
Penyaluran rumah subsidi pada tahun 2025 mencapai angka 278.000 unit, melampaui rekor tahun 2023 yang berada di angka 228.000 unit. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah 15 tahun pelaksanaan program FLPP di Indonesia.
Dalam perhelatan akad massal tersebut, sebanyak 6.059 debitur di antaranya merupakan nasabah BRI. Secara keseluruhan, BRI juga telah menyalurkan Kredit Program Perumahan senilai Rp880 miliar yang terbagi dalam pembiayaan sisi supply untuk pengembang dan sisi demand untuk pembeli rumah.
Transformasi Ekonomi melalui Pembiayaan Berkelanjutan
Konsistensi BRI dalam mendukung sektor properti terlihat dari data penyaluran KPP sejak Oktober 2025 hingga akhir Juli 2026. Tercatat total penyaluran mencapai Rp12,17 triliun kepada lebih dari 87 ribu penerima. Angka ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan ekonomi global, BRI tetap fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui akses keuangan yang terjangkau.
Selain sektor perumahan, BRI juga terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui penyaluran KUR. Berikut adalah beberapa catatan penting terkait performa pembiayaan BRI:
- Realisasi KPP 2026: Hingga 28 Juli 2026, penyaluran KPP telah mencapai Rp10,94 triliun atau 91,18% dari target tahunan.
- Penyaluran KUR Historis: Sejak 2015 hingga Juni 2026, BRI telah menyalurkan KUR dengan total nilai mencapai Rp1.539 triliun kepada 45,4 juta debitur.
- Kinerja KUR 2026: Sepanjang semester pertama tahun 2026, BRI telah mengucurkan KUR sebesar Rp103,81 triliun kepada lebih dari 2 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Acara berskala nasional ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Kehadiran para tokoh ini memperkuat sinyal bahwa penyediaan rumah layak huni menjadi prioritas utama Kabinet Merah Putih dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh pelosok negeri.
