KabarDermayu.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan persetujuannya terhadap sejumlah rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah kendali Presiden.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra, setelah pihaknya melaporkan hasil kerja komisi kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerima dengan baik seluruh laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh komisi tersebut.
Ia menegaskan kembali bahwa kedudukan Polri tidak akan diintegrasikan ke dalam kementerian manapun.
“Bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang, tapi Polri tetap langsung berada di bawah Presiden,” jelas Yusril.
Selain itu, mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) juga akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku saat ini.
Presiden Prabowo memutuskan bahwa calon Kapolri yang diajukan akan tetap memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum akhirnya diangkat.
“Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calon yang diajukan itu sebagai Kapolri,” ujar Yusril.
Menanggapi kesepakatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disetujui oleh Presiden.
Baca juga: PBSI Fokus Regenerasi Atlet Usai Raih Perunggu Piala Uber
“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” tegas Kapolri.
