KabarDermayu.com – Upaya pemerintah dalam mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan progres signifikan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menanti rincian anggaran yang akan diajukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk disertakan dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Purbaya menyatakan bahwa koordinasi intensif menjadi kunci dalam penyusunan anggaran ini. Rencananya, ia akan mengadakan pertemuan langsung dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, pada pekan ini untuk menyelaraskan proyeksi kebutuhan dana.
“Kalau tidak ada halangan, Kamis atau Jumat nanti saya akan bertemu beliau. Pertemuan ini krusial untuk membedah kebutuhan anggaran tahun ini sekaligus merencanakan alokasi untuk tahun depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Fokus pada Tata Kelola dan Efisiensi
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa BGN saat ini tengah melakukan pembenahan internal yang mencakup perbaikan tata kelola data penerima manfaat. Langkah ini dinilai sangat penting sebagai dasar efisiensi anggaran program MBG ke depannya.
Perbaikan data tersebut tidak hanya menyasar jumlah penerima, tetapi juga mencakup akurasi titik distribusi serta mekanisme insentif bagi Satuan Pelayanan (SPPG). Dengan basis data yang lebih valid, pemerintah berharap dapat melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan bagi masyarakat.
Pengawasan Ketat dan Pendampingan
Sebagai langkah preventif, Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi jalannya program MBG di seluruh pelosok daerah. Tim ini melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memastikan setiap rupiah tersalurkan dengan tepat sasaran.
Pemerintah juga menerapkan sistem evaluasi berkala setiap dua bulan untuk memantau serapan anggaran dan efektivitas program di lapangan. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi adanya SPPG yang terbukti bermasalah atau tidak menjalankan prosedur dengan benar.
Selain pengawasan, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis kepada BGN. Dukungan berupa penyediaan sumber daya manusia di bidang keuangan siap dikerahkan jika BGN memerlukan asistensi lebih dalam pengelolaan anggaran agar tetap transparan dan akuntabel.
- Sinergi Keuangan: Kemenkeu dan BGN memperkuat koordinasi untuk efisiensi program MBG.
- Evaluasi Berkala: Pemantauan dilakukan setiap dua bulan untuk memastikan serapan anggaran optimal.
- Transparansi: Pengawasan melibatkan DJPb dan DJKN hingga tingkat kabupaten/kota.
Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program strategis nasional seperti MBG dapat berjalan berkelanjutan dengan tata kelola keuangan yang sehat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas.
