KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terus mematangkan rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Dalam perkembangan terbaru, CEO Danantara, Rosan Roeslani, membuka peluang bagi PFII untuk beroperasi sementara di Jakarta selama masa transisi sebelum nantinya beroperasi penuh di lokasi yang direncanakan.
Rosan menjelaskan bahwa proyeksi untuk menjadikan PFII sebagai pusat finansial berkelas dunia memerlukan waktu persiapan yang cukup panjang, yakni sekitar dua hingga tiga tahun ke depan. Mengingat kebutuhan mendesak untuk segera menggerakkan roda operasional, pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada di Jakarta menjadi opsi strategis.
Latar Belakang dan Konteks
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca pengesahan RUU PFII menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 21 Juli 2026. Meskipun rencana awal menempatkan pusat finansial ini di Bali, pemerintah menyadari perlunya tahapan transisi yang matang.
“Memang rencananya itu akan dibuat di Bali. Tapi kan perlu ada persiapan, mungkin selama 2 atau 3 tahun sampai itu menjadi suatu financial center yang bertaraf internasional,” ungkap Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, menambahkan bahwa Jakarta akan menjadi basis operasional sementara. Setelah masa transisi berakhir, pengembangan PFII akan dilakukan secara terintegrasi, baik di Jakarta maupun di Bali, guna memaksimalkan potensi ekonomi nasional.
Infrastruktur dan Dukungan Investor
Terkait teknis operasional, pemerintah berencana memanfaatkan Gedung Danareksa yang terletak di Jakarta sebagai modal awal untuk mendirikan kantor pusat PFII. Penggunaan aset negara yang sudah ada dinilai sebagai langkah efisien dalam mempercepat realisasi proyek ini.
Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan optimisme terkait minat pasar. Pihak Danantara dilaporkan telah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah investor strategis. Respon yang diberikan oleh para investor terhadap konsep PFII sejauh ini sangat positif, yang menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki daya tarik yang signifikan bagi pengelola dana internasional.
Target Operasional dan Pembiayaan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan target ambisius agar PFII dapat mulai beroperasi pada tahun 2026. Saat ini, pemerintah tengah fokus menyusun regulasi pendukung, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan rampung dalam waktu enam bulan ke depan.
Terkait struktur pendanaan, Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak akan menjadi sumber pembiayaan utama. Dana dari kas negara hanya bersifat antisipatif dan akan digunakan sebagai cadangan operasional jika diperlukan. Pendanaan utama pembangunan PFII diproyeksikan berasal dari kolaborasi dengan investor, termasuk keterlibatan langsung dari Danantara.
Potensi Strategis PFII
Kehadiran PFII diharapkan mampu menjadi magnet bagi aliran modal global ke Indonesia. Para ahli ekonomi melihat inisiatif ini sebagai langkah krusial untuk menarik minat family office atau pengelola kekayaan keluarga dari berbagai negara, terutama dari wilayah Asia seperti China dan Hong Kong.
Dengan adanya kepastian hukum melalui Undang-Undang dan kesiapan infrastruktur di masa transisi, Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan pusat keuangan regional lainnya di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat ekosistem investasi nasional dalam jangka panjang.
