KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diprioritaskan bagi pondok pesantren, sekolah berbasis keagamaan, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan distribusi gizi yang merata di seluruh pelosok tanah air. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi skema pelaksanaan program tersebut sebelum nantinya dipaparkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa program MBG akan dijalankan melalui dua tahapan utama. Pada fase awal, fokus utama pemerintah adalah menjangkau daerah-daerah 3T serta lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama.
“Saya membagi pelaksanaan MBG ke dalam dua tahap. Pada bulan pertama, prioritas akan diberikan kepada wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, termasuk pondok pesantren,” ujar Zulhas pada Minggu, 26 Juli 2026.
Saat ini, persiapan skema tersebut sedang dalam tahap pematangan mendalam. Zulhas menargetkan pemaparan rencana ini kepada Presiden dapat dilakukan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan. Jika mendapatkan persetujuan, program tersebut akan segera diimplementasikan.
Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah telah merancang mekanisme yang efisien agar pondok pesantren tidak perlu melakukan pembangunan dapur baru. Pemanfaatan fasilitas dapur yang sudah tersedia di lingkungan sekolah maupun pesantren menjadi kunci utama untuk mempercepat proses penyajian makanan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan efektivitas anggaran dan menghindari pembangunan infrastruktur baru yang tidak diperlukan. Dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada, pemerintah berharap program dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Saya meminta agar pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam tidak perlu membangun dapur baru. Manfaatkan saja dapur yang ada di sekolah atau pondok tersebut agar akselerasi program bisa tercapai,” tambah Zulhas.
Selain fokus pada efisiensi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek pengawasan kualitas. Meskipun memanfaatkan dapur yang sudah ada, standar kesehatan dan mutu makanan tetap menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi.
Terdapat beberapa poin penting dalam rencana pelaksanaan program MBG ini:
- Prioritas utama menyasar wilayah 3T dan lembaga pendidikan berbasis agama.
- Pemanfaatan infrastruktur dapur yang sudah ada di lingkungan sekolah atau pesantren.
- Pengawasan ketat untuk menjamin standar kesehatan dan kualitas gizi makanan.
- Target finalisasi skema untuk dilaporkan kepada Presiden dalam waktu dekat.
Zulhas menekankan bahwa kebijakan ini diambil untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lembaga pendidikan tanpa harus memberikan keuntungan kepada pihak luar yang tidak relevan. Dengan memanfaatkan aset yang ada di pondok pesantren, proses distribusi nutrisi bagi siswa diharapkan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
Seluruh skema ini kini sedang dimatangkan oleh kementerian terkait agar saat pelaksanaannya nanti, tidak terjadi kendala teknis di lapangan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal keberhasilan program MBG sebagai salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
