KabarDermayu.com – Upaya penguatan sistem hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan utama dalam agenda diskusi publik yang melibatkan para pemangku kebijakan. Kali ini, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap transformasi penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai integritas tinggi.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Siti Farida saat menghadiri acara Talk Show bertajuk Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang bertujuan untuk membedah berbagai tantangan krusial dalam dunia peradilan dan tata kelola hukum di tanah air.
Pentingnya Integritas dalam Penegakan Hukum
Dalam forum tersebut, Siti Farida menyoroti bahwa hukum bukan sekadar deretan pasal yang kaku, melainkan instrumen untuk menciptakan keadilan sosial. Menurutnya, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor paling krusial agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga.
Ia menekankan bahwa tanpa integritas, aturan hukum yang paling sempurna sekalipun akan kehilangan maknanya di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif seperti DPD sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan hukum di tingkat pusat dapat diimplementasikan dengan bersih di daerah.
Kehadiran Mahfud MD sebagai Narasumber Kunci
Acara ini semakin menarik perhatian publik dengan kehadiran sosok pakar hukum tata negara, Mahfud MD, sebagai narasumber utama. Dalam sesi diskusi tersebut, Mahfud MD memaparkan berbagai analisis mendalam mengenai hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam proses penegakan hukum, mulai dari intervensi kekuasaan hingga masalah moralitas di lingkungan penegak hukum.
Mahfud MD, yang dikenal luas sebagai figur yang vokal dalam isu-isu antikorupsi, memberikan pandangan mengenai pentingnya kemandirian lembaga hukum. Ia menegaskan bahwa reformasi hukum harus dimulai dari pembenahan internal agar tidak ada lagi pihak yang merasa kebal terhadap sanksi hukum.
Sinergi Pusat dan Daerah
Kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon dalam acara ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung agenda nasional terkait reformasi hukum. Siti Farida berharap bahwa hasil dari diskusi bersama tokoh nasional seperti Mahfud MD dapat menjadi referensi bagi daerah dalam menyikapi persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Adapun poin-poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam talk show tersebut mencakup:
- Pentingnya transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum.
- Pemberantasan praktik-praktik yang mencederai keadilan, termasuk pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.
- Penguatan peran pengawasan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif di bidang hukum.
- Peningkatan literasi hukum bagi masyarakat luas agar mampu mengawal proses peradilan.
Tantangan di Masa Depan
Diskusi ini juga menyentuh realitas bahwa tantangan penegakan hukum di era digital semakin kompleks. Kejahatan siber, sengketa lahan, hingga masalah birokrasi menjadi beberapa problematika yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih responsif dan humanis.
“Penegakan hukum yang berbasis pada integritas adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sistem, tetapi harus memastikan orang-orang di dalamnya memiliki komitmen moral yang teguh,” ujar salah satu poin penting yang mengemuka dalam diskusi tersebut.
Siti Farida Rosmawati menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan terus berupaya menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan semangat yang digaungkan dalam forum DPD RI tersebut, yakni menjadikan integritas sebagai budaya kerja di segala lini pemerintahan.
Harapan untuk Masyarakat
Kegiatan yang mempertemukan kepala daerah dengan pakar hukum nasional ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kesadaran kolektif. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga menjadi partisipan aktif dalam mengawasi jalannya penegakan hukum di lingkungan masing-masing.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga negara, dan masyarakat, diharapkan problematika hukum yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bangsa dapat perlahan terurai. Langkah Siti Farida menghadiri forum ini membuktikan bahwa daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung visi besar penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan di Indonesia.
