KabarDermayu.com – Polemik terkait status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) kini menjadi sorotan tajam di kalangan partai politik. Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa segala bentuk konsekuensi hukum harus diselesaikan melalui jalur konstitusional yang berlaku.
Hermawi Taslim memberikan tanggapan mengenai dua opsi yang mencuat ke publik, yakni kemungkinan mundurnya Wakil Presiden dari jabatannya atau adanya pergantian posisi. Menurutnya, kedua opsi tersebut sah-sah saja untuk dipertimbangkan, namun ia menekankan bahwa keputusan akhir harus tetap berpijak pada koridor hukum dan konstitusi negara.
“Keduanya bagus, baik itu mundur atau digantikan. Yang paling utama adalah semua proses tersebut harus dijalankan sesuai dengan mekanisme konstitusi yang ada,” ujar Hermawi saat dimintai keterangan pada Senin (9/11/2026).
NasDem sendiri menyatakan sikap untuk mendukung setiap langkah yang diambil selama prosesnya memenuhi kaidah konstitusional. Hermawi menambahkan bahwa keputusan mengenai langkah selanjutnya sepenuhnya berada di tangan Gibran Rakabuming Raka, dengan catatan bahwa putusan MA dan MK harus segera ditindaklanjuti secara serius.
Di sisi lain, dinamika di internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun mulai bergerak. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Menurut Dasco, pembahasan mengenai hal ini masih berada dalam tahap informal antar fraksi di parlemen. Hal ini dikarenakan DPR saat ini masih berada dalam masa reses, sehingga mekanisme pembahasan resmi baru dapat dijadwalkan setelah masa sidang dibuka kembali.
“Secara informal, memang sudah ada pembahasan lintas fraksi. Banyak aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat maupun anggota DPR yang ingin disampaikan melalui mekanisme resmi di DPR terkait polemik ini,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
Dasco juga menambahkan bahwa DPR saat ini masih menunggu salinan resmi dari putusan MA sebagai dasar pijakan untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Ia memastikan bahwa setelah masa reses berakhir, yakni pada hari Selasa (10/11/2026), proses-proses terkait tindak lanjut putusan tersebut akan segera berjalan.
Sebagai informasi tambahan, putusan MA yang membatalkan keabsahan suket ijazah tersebut membawa implikasi prosedural yang cukup luas. Hingga saat ini, pihak legislatif masih menyusun langkah strategis untuk menyikapi dinamika tersebut agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
DPR berkomitmen untuk bersikap transparan dalam menyikapi aspirasi yang berkembang. Publik pun kini menantikan langkah konkret dari lembaga legislatif setelah masa sidang resmi dibuka, guna memastikan kepastian hukum terkait posisi Wakil Presiden di masa depan.
