KabarDermayu.com – Mengantisipasi potensi ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh wilayah di Jawa Barat, mencakup 27 kabupaten dan kota. Status siaga darurat tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 dan akan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.
Lima Ancaman Utama yang Wajib Diwaspadai
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Teten Ali Mulku, menjelaskan bahwa penetapan status ini merupakan langkah preventif pemerintah dalam menghadapi dinamika cuaca. Berdasarkan data pemantauan, terdapat lima jenis ancaman bencana hidrometeorologi yang menjadi fokus perhatian serius selama periode tersebut:
Istilah hidrometeorologi sendiri merujuk pada fenomena bencana alam yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim, seperti curah hujan yang tinggi, kelembapan, serta suhu udara. Mengingat kondisi geografis Jawa Barat yang beragam, mulai dari pegunungan hingga pesisir, potensi ancaman di setiap daerah dapat bervariasi.
Langkah Kesiapsiagaan dan Pelatihan Personel
Sebagai bentuk kesiapan operasional, BPBD Jawa Barat telah melakukan serangkaian upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Teten mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis bagi personel, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami telah melakukan pelatihan water rescue, medical first responder (MFR), vertical rescue, dan lainnya yang melibatkan BPBD kabupaten/kota juga,” ujar Teten pada Selasa (17/11/2026). Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan respons cepat dan tepat saat terjadi situasi darurat di lapangan.
Dari sisi pendanaan, Pemprov Jabar memastikan telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan status siaga darurat ini. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Imbauan untuk Masyarakat
Pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana. Warga diimbau untuk selalu memantau informasi terkini mengenai perkembangan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Beberapa langkah preventif yang disarankan antara lain:
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin melaporkan kejadian darurat, dapat menghubungi BPBD di wilayah masing-masing. Selain itu, BPBD Jawa Barat juga menyediakan layanan komunikasi darurat melalui nomor kontak 08999404629 sebagai kanal koordinasi bagi warga yang terdampak atau memerlukan bantuan segera.








