KabarDermayu.com – Pertemuan tertutup antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis (19/11) memicu perhatian publik. Mengingat dinamika politik nasional yang tengah berkembang, muncul spekulasi mengenai agenda di balik pertemuan dua tokoh penting tersebut.
Namun, Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menepis isu bahwa pertemuan tersebut memiliki muatan politis. Ia menekankan bahwa pertemuannya dengan Menteri Pertahanan murni merupakan koordinasi profesional antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Dasco menjelaskan bahwa diskusi utama dalam pertemuan tersebut berfokus pada penyusunan regulasi terkait sektor pertahanan. Hal ini berkaitan erat dengan agenda DPR RI dalam merancang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2027 mendatang.
Komunikasi Rutin Antar Mitra Kerja
Ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026), Dasco menegaskan bahwa interaksi semacam ini adalah hal yang lumrah. Sebagai mitra kerja, DPR RI dan Kementerian Pertahanan memang dituntut untuk terus menjalin komunikasi yang intensif.
“Menurut saya itu kan adalah pertemuan biasa, komunikasi yang kemudian memang harus dilakukan antara mitra. Dalam hal ini kami DPR dengan Kementerian Pertahanan selaku mitra,” ujar Dasco kepada awak media.
Dasco menambahkan bahwa kedekatan personal antara dirinya dan Sjafrie Sjamsoeddin telah terjalin cukup lama. Hal ini mempermudah koordinasi yang dilakukan secara tertutup tersebut agar berjalan lebih efektif dan fokus pada substansi pekerjaan.
Tanggung Jawab Legislatif di Sektor Pertahanan
Sebagai pimpinan DPR, Dasco memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap Badan Legislasi (Baleg) serta Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan. Ia menyatakan bahwa DPR pada prinsipnya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pertahanan nasional.
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa pembahasan mengenai kebijakan pertahanan tersebut belum mencapai tahap formal. Ia menjelaskan bahwa langkah yang diambil saat ini masih sebatas koordinasi awal.
“Itu kan belum resmi, baru koordinasi. Nanti kalau usulan resminya masuk, baru kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR,” tambahnya.
Penegasan Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin yang tiba di Gedung Nusantara III DPR pada Kamis (19/11) pukul 13.50 WIB juga memberikan keterangan serupa setelah pertemuan berakhir. Ia membantah adanya pembahasan mengenai isu-isu politik sensitif, termasuk spekulasi pengisian jabatan wakil presiden yang saat ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Sjafrie menegaskan bahwa fokus utamanya selaku Menteri Pertahanan adalah menjalankan amanah sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan. Pertemuan tersebut, menurutnya, semata-mata dilakukan untuk memastikan tugas dan fungsi kementerian tetap berjalan beriringan dengan kebijakan yang didukung oleh DPR.
Dengan adanya klarifikasi dari kedua belah pihak, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari prosedur ketatanegaraan yang wajar dalam rangka penguatan sektor pertahanan nasional ke depan.








