KabarDermayu.com – Status hukum , H. , yang kini menyandang predikat tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, memicu gelombang desakan publik. Sejumlah pihak menuntut agar sang Wakil Bupati segera mundur dari jabatannya.

Menanggapi riuhnya tuntutan tersebut, Ruslandi, SH, selaku kuasa hukum Syaifudin, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, kliennya belum menyandang status sebagai terdakwa, sehingga desakan pengunduran diri dinilai belum memiliki landasan hukum yang kuat.

Langkah Pendampingan Hukum

Ruslandi mengungkapkan bahwa dirinya baru menerima kuasa dari Syaifudin sekitar satu pekan yang lalu. Fokus utamanya saat ini adalah mempelajari secara mendalam materi perkara serta pasal-pasal yang disangkakan oleh penyidik Kejati Jawa Barat.

“Kami masih menganalisa dan mempelajari hal-hal yang disangkakan oleh aparat penegak hukum. Seluruh tahapan proses yang berjalan akan terus kami monitor sebagai dasar untuk menentukan langkah pembelaan ke depan,” jelas Ruslandi saat memberikan keterangan kepada awak media.

Ia menambahkan, pendampingan ini dilakukan guna memastikan hak-hak hukum kliennya tetap terjaga selama proses penyidikan berlangsung. Pihaknya berkomitmen untuk mengikuti prosedur hukum dengan kooperatif.

Menanggapi Aksi Unjuk Rasa

Terkait maraknya aksi unjuk rasa di Indramayu yang mendesak Syaifudin untuk meletakkan jabatannya, Ruslandi menanggapi dengan sikap terbuka. Baginya, menyampaikan aspirasi di muka umum adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh demokrasi.

Namun, ia memberikan catatan penting agar setiap aksi demonstrasi dilakukan dengan tertib. Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan provokatif yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau perpecahan di tengah masyarakat Indramayu.

Ruslandi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada putusan resmi dari pengadilan.

Tinjauan Regulasi Mengenai Jabatan

Dalam argumen hukumnya, Ruslandi merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menegaskan bahwa tidak ada celah hukum yang mengharuskan Wakil Bupati mundur hanya karena status tersangka.

Ia juga memberikan klarifikasi mengenai substansi perkara yang menjerat kliennya:

Menunggu Proses Hukum

Hingga saat ini, perkara yang menyeret nama Wakil Bupati Indramayu tersebut masih terus bergulir di Kejati Jawa Barat. Pihak kuasa hukum berharap agar masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk membuktikan perkara tersebut secara transparan.

Bagi masyarakat Indramayu, perkembangan kasus ini tentu menjadi perhatian serius. Tetap menjaga kondusivitas wilayah sembari menghormati proses hukum yang sedang berjalan menjadi pesan utama yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Syaifudin.

KabarDermayu.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terkini bagi pembaca setia, dengan tetap menjunjung tinggi objektivitas dan prinsip jurnalistik yang berimbang.