KabarDermayu.com – Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Perayaan tersebut sontak menjadi sorotan publik karena sebuah kue ulang tahun yang menampilkan simbol kontroversial.
Kue yang dibuat oleh istri Ben Gvir ini menampilkan gambar jerat gantung berwarna emas di bagian puncaknya. Simbol ini diduga merujuk pada desakan Ben Gvir untuk menerapkan hukuman mati bagi warga Palestina.
Di bawah simbol jerat gantung tersebut, tertulis kalimat berbahasa Ibrani yang jika diterjemahkan berarti ‘kadang mimpi menjadi kenyataan’. Kue bertingkat tiga ini juga dihiasi gambar pistol dan peta Palestina.
Menariknya, peta tersebut tidak mencantumkan wilayah Tepi Barat dan Gaza, melainkan tertutup oleh bendera Israel. Hal ini semakin memicu kontroversi dan perdebatan.
Penampakan kue ulang tahun ini dengan cepat menyebar di media sosial X dan menuai beragam reaksi keras dari warganet. Banyak pengguna yang menyampaikan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap Ben Gvir.
Beberapa komentar bernada pedas muncul, seperti harapan agar Ben Gvir diadili dan digantung oleh pengadilan Iran. Ada pula yang menyebutnya sebagai seorang Nazi yang menyamar sebagai Yahudi.
Tidak sedikit pula yang menyindir bahwa Ben Gvir rela melakukan apa saja demi menjadi pusat perhatian publik.
Baca juga: Pertandingan Serie A: AS Roma vs Fiorentina Langsung di ANTV
Media internasional, termasuk Al Jazeera yang berbasis di Qatar, turut memberitakan desain kue ulang tahun tersebut. Al Jazeera menjadikan foto kue itu sebagai berita utama, mengecamnya sebagai cerminan ‘kebijakan penuh kekerasan’ dan ‘ambisi ekstremis’ dalam pemerintahan Israel.
Kehadiran Polisi Picu Kritik di Dalam Negeri
Selain kue ulang tahun yang kontroversial, perayaan Ben Gvir juga menuai kritik dari publik Israel sendiri. Hal ini disebabkan oleh kehadiran kepala polisi Israel dan sejumlah perwira tinggi lainnya dalam acara pribadi tersebut.
Kehadiran aparat penegak hukum dalam acara yang bersifat pribadi ini memicu kecaman tajam dari media dan tokoh politik di Israel.
Kritik tersebut berfokus pada potensi politisasi institusi kepolisian. Hal ini dinilai dapat mengancam independensi penegakan hukum di negara tersebut.
Kontroversi ini muncul tidak lama setelah pernyataan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett. Dalam wawancaranya dengan media Israel, Bennett menekankan pentingnya menjaga independensi kepolisian.
Bennett bahkan memperingatkan bahwa pejabat mana pun yang membiarkan kepentingan politik memengaruhi kinerja polisi akan ‘langsung diberhentikan’ jika ia kembali memimpin Israel.
