KabarDermayu.com – Skandal suap dan impor ilegal yang melibatkan perusahaan jasa impor barang, Blueray Cargo, serta pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia pada awal 2026 lalu, telah menimbulkan kekhawatiran serius. Kasus ini dinilai bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan ancaman sistemik terhadap penerimaan negara.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menekankan bahwa manipulasi parameter dalam sistem impor berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam skala besar. Mengingat nilai impor Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah, potensi kerugian negara menjadi sangat signifikan.
“Bila kebocoran akibat manipulasi parameter hanya sepersekian kecil saja, potensi penerimaan yang hilang bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah,” ujar Iskandar dalam keterangannya pada Senin, 4 Mei 2026.
Menurutnya, manipulasi parameter dapat memicu berbagai bentuk penyimpangan. Ini mencakup praktik undervaluation (penilaian barang lebih rendah dari nilai sebenarnya), salah klasifikasi barang, hingga lolosnya barang-barang ilegal dari pengawasan.
Masalah ini menjadi semakin kompleks karena sistem penargetan (targeting) dalam pengawasan impor sangat bergantung pada kualitas data yang diolah.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan adanya kelemahan dalam validasi data impor pada sistem CEISA. Temuan tersebut menunjukkan bahwa validasi data impor belum sepenuhnya menjamin akurasi, bahkan nilai pabean dalam sejumlah transaksi impor ditemukan tidak wajar.
Baca juga: Honda Diam-diam Ajukan Motor Listrik Baru
“Kalau validasi data impor lemah, maka rule set targeting bekerja di atas data yang berisiko cacat,” jelas Iskandar.
Hal ini berarti sistem digital tidak hanya gagal dalam mendeteksi penyimpangan, tetapi juga berpotensi memperkuatnya. Dalam kondisi tersebut, negara tidak hanya kehilangan potensi penerimaan negara, tetapi juga kehilangan kendali atas arus barang yang masuk.
Iskandar menilai kelemahan ini membuat sistem pengawasan menjadi rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau jejak perubahan parameter tidak kuat atau tidak pernah diaudit, negara dalam bahaya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Iskandar menekankan pentingnya audit investigatif yang menyeluruh terhadap sistem rule set targeting. Tanpa perbaikan mendasar, kebocoran penerimaan negara akan terus terjadi secara sistematis.
“Dan pada akhirnya, negara hanya menjadi korban dari sistem yang dibangunnya sendiri,” pungkasnya.
