KabarDermayu.com – Langkah strategis yang diambil oleh TNI dalam mempertebal sistem keamanan di wilayah ibu kota Jakarta mendapat dukungan dari Komite Almamater Rakyat Teritorial (KARAT).
Keputusan untuk meningkatkan pengamanan ini dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga stabilitas nasional, terutama setelah munculnya dinamika hukum terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dugaan tersebut kini tengah menjadi sorotan karena adanya indikasi spionase dan potensi ancaman makar.
Sekretaris Jenderal DPP ARUN sekaligus aktivis 98 Resolution Network, Bungas T Fernando Duling, menyampaikan pandangannya mengenai situasi keamanan nasional terkini pada Sabtu (7/11/2026). Menurutnya, penebalan personel keamanan di ibu kota adalah respons yang wajar di tengah situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu.
Lebih lanjut, Bungas T Fernando Duling menekankan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukanlah persoalan kriminalitas biasa. Ia memandang hal tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan informasi pertahanan negara yang berimplikasi pada stabilitas domestik maupun internasional.
Ia menambahkan bahwa kehadiran prajurit TNI di lapangan merupakan manifestasi dari peran TNI sebagai tentara rakyat yang memiliki sejarah panjang dalam mengawal keutuhan bangsa. Pengamanan ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan agenda strategis negara, termasuk implementasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.
Terkait isu yang tengah berkembang, Nando mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh upaya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan proxy war. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi ancaman harus diselesaikan melalui koridor hukum yang berlaku.
Dalam proses penegakan hukum tersebut, ia mendorong pengawasan ketat dari DPR RI, khususnya Komisi III, serta dukungan penuh dari Polri untuk memastikan keamanan publik tetap terjaga. Hal ini dianggap sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas bangsa.
Menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai ajang kontemplasi nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga kultur politik Indonesia yang mengutamakan semangat kekeluargaan dan persatuan.
Dalam pernyataannya, ia juga membandingkan kondisi politik Indonesia dengan negara-negara di Eropa. Ia meyakini bahwa Indonesia memiliki kepribadian politik yang unik, di mana perbedaan pendapat tetap harus diselesaikan dengan cara-cara yang adil dan beradab sesuai dengan amanat konstitusi.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara elemen pertahanan, aparat keamanan, dan dukungan masyarakat sangat vital. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional tetap kondusif di tengah berbagai tantangan global yang menghadang.
