KabarDermayu.com – Kabar gembira bagi para pekerja di Indonesia, pemerintah dan DPR RI secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi baru ini membawa angin segar terkait kebijakan cuti bersama yang selama ini kerap menjadi perdebatan di lingkungan dunia kerja.
Dalam aturan yang disahkan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak akan lagi memotong jatah cuti tahunan milik pekerja. Ketentuan ini menjadi terobosan signifikan dibandingkan aturan-aturan sebelumnya.
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026, ditegaskan bahwa dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, pelaksanaannya tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Kebijakan ini berlaku efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia, sebagaimana dikutip pada Minggu (8/11/2026).
Perlu diketahui, pada regulasi sebelumnya, baik dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja, tidak terdapat aturan eksplisit mengenai hal ini. Akibatnya, banyak perusahaan yang secara otomatis memotong jatah cuti tahunan karyawan saat pemerintah menetapkan hari cuti bersama, sehingga hak istirahat tahunan pekerja menjadi berkurang.
Selain mengatur tentang cuti bersama, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mempertegas hak-hak dasar pekerja terkait waktu istirahat yang wajib dipenuhi oleh setiap pemberi kerja. Beberapa poin krusial yang diatur dalam Pasal 118 di antaranya adalah:
Pemerintah dan DPR RI tidak hanya memberikan hak, namun juga menetapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang mengabaikan aturan ini. Pemberi kerja yang tidak memberikan waktu istirahat maupun cuti sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dikenai sanksi pidana.
Ancaman hukuman bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut cukup serius, yakni berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda administratif. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar pekerja untuk mendapatkan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan waktu istirahat.
Dengan disahkannya aturan baru ini, diharapkan iklim ketenagakerjaan di Indonesia menjadi lebih kondusif dan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi para pekerja. Ketetapan ini juga diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan agar lebih tertib dalam mengelola administrasi hak istirahat karyawan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku saat ini.
