KabarDermayu.com – Posisi Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi sorotan utama menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Situasi ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi krusial untuk segera menentukan dua nama kandidat pengganti yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penentuan kandidat sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden. Prabowo memiliki otoritas penuh untuk menyeleksi figur yang dianggap tepat, dengan kemungkinan melakukan konsultasi bersama jajaran partai koalisi pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), Yusril menyatakan bahwa Presiden memiliki kebebasan dalam menempuh proses pemilihan kandidat. “Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujar Yusril.
Bursa Nama Kandidat Pengganti
Seiring dengan berjalannya proses transisi ini, sejumlah nama figur publik dan tokoh politik mulai muncul ke permukaan sebagai calon potensial. Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, memetakan beberapa tokoh yang dianggap memiliki kapasitas untuk mengisi kursi tersebut, di antaranya:
Selain deretan nama tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, juga menambahkan nama Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, ke dalam daftar tokoh yang diperbincangkan. Kehadiran nama Sultan dinilai menarik karena ia merupakan figur yang berasal dari luar partai politik, berbeda dengan kandidat lainnya yang dominan berasal dari partai politik.
Mekanisme dan Batas Waktu Pengajuan
Proses pengisian jabatan ini memiliki koridor hukum yang telah diatur. Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR. Waktu tersebut mulai dihitung segera setelah Presiden menerima surat resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kriteria calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah dua nama tersebut diserahkan ke MPR, lembaga legislatif tersebut memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melakukan pemilihan melalui sidang paripurna.
Komitmen Verifikasi Dokumen
Menanggapi kekhawatiran mengenai validitas persyaratan administrasi, Yusril menyatakan kesiapannya untuk membantu proses verifikasi dokumen kandidat jika diminta oleh Presiden. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi agar tidak terulang kembali persoalan administratif yang sempat mencuat sebelumnya terkait ijazah Wakil Presiden terdahulu.
“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran,” tegas Yusril.
Hingga saat ini, daftar nama yang beredar di publik masih bersifat spekulatif dan belum menjadi daftar resmi dari pemerintah. Publik kini menantikan keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026 demi menjaga stabilitas pemerintahan.
