KabarDermayu.com – Manajemen PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) Perseroda akhirnya buka suara terkait temuan audit internal yang menyoroti pengelolaan dana perusahaan mencapai belasan miliar rupiah. Direktur Utama PT BWI, Robani Hendra Permana, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Indramayu terkait pengembalian dana investasi yang saat ini masih berada di pihak ketiga.
Isu mengenai tata kelola keuangan di tubuh BUMD ini mencuat setelah terbitnya dokumen Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (LHP ADTT) dari Inspektorat Kabupaten Indramayu. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat instruksi resmi dari Bupati Indramayu agar jajaran direksi segera menarik kembali dana investasi yang dinilai belum sesuai dengan regulasi.
Robani menjelaskan bahwa langkah investasi yang diambil selama masa kepemimpinannya merupakan bagian dari strategi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menuturkan bahwa ketika pertama kali menjabat, kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan merugi, sehingga manajemen berupaya melakukan inovasi melalui skema penyertaan modal di berbagai sektor usaha.
“Sejak awal, target kami adalah membalikkan keadaan agar BWI bisa memberikan keuntungan maksimal bagi daerah. Investasi yang kami lakukan, seperti di sektor beton, alat berat, hingga gas, sejauh ini memberikan bagi hasil yang positif bagi perusahaan,” ujar Robani, Jumat (20/11/2026).
Lebih lanjut, ia merinci bahwa pada tahun 2025, BWI untuk pertama kalinya dalam sejarah mampu memberikan kontribusi PAD mencapai Rp600 juta. Angka ini dinilai sebagai lonjakan signifikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang kerap berada di bawah Rp200 juta.
Namun, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) awal 2026, pihak Inspektorat memberikan catatan bahwa BWI belum diperbolehkan melakukan kerja sama dalam bentuk penyertaan ekuitas. Robani mengaku baru mengetahui adanya batasan regulasi tersebut setelah audit dilakukan, karena status kesehatan BUMD yang masih dalam tahap pemulihan.
Terkait temuan audit yang mencakup nilai Rp11,89 miliar, Robani menegaskan sikap kooperatif manajemen. Dana tersebut terbagi dalam tiga skema kerja sama, yakni:
Selain persoalan ekuitas, audit juga menyoroti adanya kekurangan volume pekerjaan pada proyek pengurugan senilai Rp354,6 juta serta pengeluaran akuisisi PT Mutiara Utama Energi sebesar Rp1,78 miliar yang dinilai belum melalui kajian penilaian (appraisal) yang memadai. Menanggapi hal tersebut, manajemen berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, yakni paling lambat 30 November 2026.
Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Indramayu melalui H. Ari Risdianto mengonfirmasi bahwa seluruh hasil audit telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. Langkah ini diambil karena proses audit dilakukan atas permintaan pihak Kejaksaan sebagai bentuk transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah.
Sebagai langkah tindak lanjut, pihak manajemen PT BWI kini tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh aset dan dana yang dikerjasamakan dapat segera ditarik kembali. Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Indramayu agar pengelolaan BUMD ke depannya lebih tertib administrasi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Publik kini menanti bagaimana proses pengembalian dana tersebut berjalan dan langkah apa yang akan diambil manajemen BWI dalam menata kembali strategi bisnis mereka agar tetap sehat secara finansial namun tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku.







