KabarDermayu.com – Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang marak di media sosial ternyata berkontribusi pada meningkatnya budaya konsumsi berlebih, yang pada gilirannya memperparah krisis iklim.
Hal ini menjadi sorotan dalam sebuah seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh Yayasan Partisipasi Muda (YPM) bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Acara yang mengusung tema “From FOMO to Overconsumption: Ketika Tren Jadi Toxic Buat Bumi” ini diadakan di Kampus UI, pada tanggal 18 April 2026.
Acara ini menghadirkan berbagai narasumber dari latar belakang berbeda untuk berbagi pandangan dan solusi. Muhammad Imam, seorang akademisi dari FISIP Universitas Indonesia, menekankan pentingnya kebijakan yang tegas untuk memerangi krisis iklim. Ia juga mengajak kaum muda untuk berperan aktif sebagai agen perubahan, bukan sekadar pengamat.
“Orang muda untuk aktif terlibat dalam proses kebijakan, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor perubahan,” ujar Imam dalam seminar tersebut.
Dari sisi pemerintah, Adam Faza Gimnastiar selaku Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, menjelaskan pergeseran pendekatan dalam pengelolaan lingkungan. Pendekatan yang sebelumnya berfokus pada penanganan akhir kini beralih ke pendekatan preventif yang berbasis pada Sustainable Consumption and Production (SCP).
Adam Faza Gimnastiar menambahkan bahwa peran pemerintah sangatlah krusial dan luas dalam upaya ini. Pemerintah bertindak sebagai regulator, fasilitator, sekaligus katalisator untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus katalisator dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Ariq Gilang Narendra, selaku Sustainability & External Affairs Asst. Manager dari sebuah perusahaan FMCG, menggarisbawahi bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai secara terpisah. Dunia usaha harus berjalan selaras dengan kebijakan publik dan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Jadi penting menerapkan SCP di seluruh rantai nilai bisnis,” tegasnya.
Baca juga di sini: Pengacara Nadiem Absen Sidang, Pakar Nilai Sebagai Penghinaan Pengadilan
Neildeva Despendya, Co-Founder & Direktur Eksekutif YPM, merangkum materi yang disampaikan para pembicara. Ia menyoroti dampak perubahan iklim yang dirasakan langsung oleh generasi muda, termasuk meningkatnya risiko eco-anxiety atau kecemasan terhadap lingkungan.
Neildeva Despendya meyakini masih ada kesenjangan yang perlu dijembatani antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh kaum muda.
“Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata generasi muda-yang perlu dijembatani melalui partisipasi bermakna,” tandasnya.
Seminar ini diikuti oleh 95 pemuda dan pemudi berusia 16 hingga 24 tahun dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan sekitarnya. Peserta berasal dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga mahasiswa dari berbagai bidang studi.
Setelah sesi seminar, para peserta melanjutkan kegiatan dengan Focus Group Discussion (FGD). Dalam kelompok-kelompok kecil, mereka menyusun policy brief, sebuah dokumen ringkasan kebijakan. Proses ini mensimulasikan negosiasi dan pengambilan keputusan di antara berbagai aktor kebijakan, yang akhirnya menghasilkan rekomendasi konkret terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan.
Diharapkan, hasil dari policy brief ini dapat menjadi kontribusi nyata dari generasi muda dalam mendorong kebijakan lingkungan yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan zaman.
Melalui program ini, YPM menegaskan kembali komitmennya untuk memerangi budaya konsumsi berlebih dan membangun kesadaran bahwa konsumsi bukan sekadar aktivitas ekonomi. Konsumsi juga merupakan tindakan politis yang memiliki dampak langsung pada masa depan lingkungan dan arah pembangunan bangsa.
Sebagai informasi tambahan, Yayasan Partisipasi Muda (YPM) adalah sebuah organisasi nirlaba yang telah berdiri sejak tahun 2017. YPM berdedikasi untuk memberdayakan kaum muda agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi dan kebijakan publik. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta penyediaan ruang partisipasi yang inklusif. Tujuannya adalah untuk memastikan suara generasi muda turut menentukan arah masa depan bangsa.
