KabarDermayu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji dua opsi skema untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia, sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi nasional hingga akhir tahun 2026.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengonfirmasi bahwa Rusia akan menjadi pemasok minyak untuk Indonesia dengan total volume mencapai 150 juta barel. Komitmen ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dicapai antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan sebelumnya di Rusia.
Menurut Yuliot, pasokan minyak dari Rusia ini sangat krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional. Impor ini diharapkan dapat membantu menutupi defisit pasokan yang mungkin terjadi hingga akhir tahun 2026.
“Sudah disepakati, total yang akan kita impor dari Rusia itu sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 24 April 2026.
Baca juga di sini: Sinergi Antar Instansi Kunci Utama Sistem Transportasi Berkeselamatan
Yuliot menjelaskan bahwa angka 150 juta barel tersebut merupakan hasil dari pembicaraan awal yang dilakukan saat kunjungan Presiden dan Menteri ESDM ke Rusia. Ini menunjukkan adanya keseriusan kedua belah pihak dalam mewujudkan kerja sama energi ini.
Terkait mekanisme pengiriman, Yuliot menyatakan bahwa pasokan minyak dari Rusia tidak akan datang sekaligus. Hal ini dikarenakan Indonesia memerlukan infrastruktur penyimpanan minyak (oil storage) yang memadai di dalam negeri jika pengiriman dilakukan secara massal.
Oleh karena itu, impor minyak dari Rusia akan dilaksanakan secara bertahap. Skema pengiriman bertahap ini akan lebih memudahkan pengelolaan stok dan mengurangi beban infrastruktur penyimpanan.
Saat ini, pemerintah masih dalam proses penyusunan regulasi dan penentuan jalur yang akan digunakan untuk proses impor ini. Terdapat dua opsi utama yang sedang dibahas secara mendalam.
Opsi pertama adalah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penggunaan BUMN sebagai jalur impor minyak ini tentunya memiliki berbagai pertimbangan dan konsekuensi tersendiri, baik dari sisi operasional maupun finansial.
Sementara itu, opsi kedua adalah memanfaatkan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU). Penggunaan BLU diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pembiayaan impor minyak tersebut.
“Jadi dua opsi ini lagi kita bahas dan siapkan payung regulasinya di Kementerian/Lembaga,” ungkap Yuliot.
Yuliot menambahkan bahwa pemilihan antara BUMN atau BLU akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemudahan akses dan efektivitas dalam proses pengadaan minyak. Setiap opsi memiliki kelebihan dan tantangan yang perlu dikaji secara cermat.
Selain itu, pemerintah juga akan menentukan badan usaha mana yang akan terlibat dalam proses impor ini, serta jalur logistik mana yang paling efisien dan aman untuk digunakan pada saat pengiriman minyak dari Rusia ke Indonesia.
Keputusan mengenai skema impor ini diharapkan dapat segera final demi memastikan pasokan energi nasional tetap stabil dan terpenuhi hingga akhir masa berlaku kesepakatan.
