KabarDermayu.com – Upaya pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret tubuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu (TDA) Indramayu terus bergulir panas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu secara resmi memanggil Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran yang menyita perhatian publik.
Pemanggilan yang berlangsung pada 31 Juli 2026, tepat pukul 14:15 WIB ini, merupakan bagian dari rangkaian penyidikan intensif yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Indramayu. Fokus utama pemeriksaan ini adalah menelisik lebih dalam mengenai indikasi markup atau penggelembungan dana pada pos belanja rutin perusahaan yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp39 miliar.
Menelisik Dugaan Markup Anggaran Rp39 Miliar
Skandal yang kini tengah diusut oleh pihak Kejaksaan ini bermula dari adanya laporan mengenai ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Perumdam TDA Indramayu. Angka Rp39 miliar tersebut dinilai cukup besar untuk kategori belanja rutin, sehingga memicu kecurigaan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi atau golongan.
Pihak Kejari Indramayu sendiri telah mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan saksi lainnya sebelum akhirnya memanggil orang nomor satu di perusahaan daerah tersebut. Pemeriksaan Nurpan dianggap krusial karena jabatannya sebagai Direktur Utama yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kebijakan strategis dan operasional keuangan di Perumdam TDA.
Peran Dirut dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan
Dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Direktur Utama memiliki tanggung jawab mutlak dalam menjaga integritas keuangan perusahaan. Perumdam TDA Indramayu, sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat, seharusnya mengelola setiap rupiah dengan prinsip transparan dan akuntabel. Namun, dengan munculnya dugaan markup belanja rutin ini, kredibilitas perusahaan kini berada di bawah bayang-bayang ketidakpercayaan publik.
Beberapa poin yang menjadi fokus utama dalam penyidikan kasus ini antara lain:
- Proses pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam kategori belanja rutin.
- Mekanisme pengawasan internal perusahaan dalam memverifikasi setiap pengeluaran.
- Kesesuaian antara laporan keuangan dengan realisasi di lapangan.
- Aliran dana yang diduga menyimpang dari pos belanja yang seharusnya.
Komitmen Kejari dalam Penegakan Hukum
Langkah pemeriksaan ini menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Indramayu untuk membersihkan instansi daerah dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat Perumdam TDA merupakan aset daerah yang vital. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan tanpa tebang pilih dan mampu mengungkap siapa saja aktor intelektual di balik dugaan kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut.
Hingga saat ini, pihak penyidik masih enggan memberikan keterangan mendalam mengenai hasil pemeriksaan Nurpan demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Namun, dipastikan bahwa pemeriksaan akan terus berlanjut dengan memanggil sejumlah saksi lain yang dianggap mengetahui alur penggunaan anggaran tersebut.
Pemberantasan korupsi di tingkat daerah memerlukan keberanian dan ketelitian. Kasus di Perumdam TDA Indramayu menjadi ujian bagi supremasi hukum di wilayah tersebut dalam menjaga aset publik dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
Dampak bagi Pelayanan Publik
Di sisi lain, skandal ini dikhawatirkan berdampak pada efisiensi layanan air bersih bagi warga Indramayu. Jika dana yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan justru disalahgunakan, maka masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini melalui media massa dan saluran resmi kejaksaan.
Publik kini menanti langkah tegas selanjutnya dari Kejari Indramayu, termasuk kemungkinan penetapan tersangka jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Apakah angka Rp39 miliar tersebut memang benar-benar diselewengkan, atau ada penjelasan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan? Semua akan terjawab seiring dengan berjalannya proses hukum yang sedang ditempuh.
KabarDermayu.com akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan pemeriksaan ini seiring dengan rilis resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Indramayu.
