KabarDermayu.com – Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, kini memasuki babak krusial. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) secara resmi telah meningkatkan status perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, menyusul laporan yang dilayangkan oleh seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM.
Peningkatan status hukum ini menandakan bahwa penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya peristiwa pidana. Dalam penanganan kasus ini, pihak kepolisian menerapkan regulasi yang lebih spesifik, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa penyidik menggunakan Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat 1 huruf d UU TPKS. Regulasi tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan.
Ancaman Pidana dan Pendalaman Materi
Berdasarkan ketentuan pasal yang diterapkan, ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut cukup berat, yakni mencapai 12 tahun penjara dengan denda maksimal Rp300 juta. Hukuman tersebut bahkan dapat diperberat sepertiga dari ancaman pokok jika korban berada dalam kondisi tidak berdaya atau pingsan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf d UU TPKS.
Selain UU TPKS, penyidik juga mendalami penerapan Pasal 473 Ayat 1 KUHP yang mengatur tentang pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Langkah hukum ini diambil setelah penyidik menghimpun keterangan dari 13 saksi awal dan lima saksi tambahan, serta mengumpulkan alat bukti pendukung lainnya.
Proses pembuktian dalam kasus ini dilakukan secara komprehensif menggunakan metode scientific crime investigation. Hal ini melibatkan penggabungan hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis korban, serta keterangan dari sejumlah ahli, mulai dari ahli medis, ahli psikologi, hingga ahli pidana.
Latar Belakang Peristiwa
Kasus ini bermula dari laporan RWM yang teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT pada tanggal 12 November 2026. Menurut keterangan awal, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Pelapor mengklaim bahwa dirinya mendatangi lokasi tersebut bersama sejumlah rekan karena adanya informasi terkait tawaran pekerjaan. Namun, di lokasi kejadian, korban mengaku mendapatkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Tanggapan Pihak Terlapor
Menanggapi laporan yang menyeret namanya, Bupati Kupang, Yosef Lede, telah menyatakan sikapnya melalui sebuah rekaman video yang beredar di media sosial pada 14 November 2026. Yosef menegaskan bahwa dirinya akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
Pihak kepolisian berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Polda NTT memastikan bahwa hak-hak korban akan tetap menjadi prioritas utama selama proses penyidikan berlangsung, sesuai dengan amanat Undang-Undang TPKS yang berlaku di Indonesia.








