KabarDermayu.com – Myanmar dilaporkan telah memberlakukan status keadaan darurat di 60 kota yang tersebar di sembilan negara bagian dan wilayah. Langkah ini diambil dengan memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada militer guna meredam gelombang kekerasan yang terus terjadi.
Menurut laporan media lokal yang beredar pada Jumat, 24 April 2026, pengumuman langkah darurat ini diluncurkan pada Kamis, 23 April. Tujuannya adalah untuk menekan kerusuhan bersenjata, memulihkan stabilitas, serta menegakkan supremasi hukum di negara tersebut.
Keputusan ini secara efektif mentransfer wewenang administratif dan yudisial kepada panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar. Hal ini menjadi dasar bagi kepemimpinan militer untuk mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada para komandan regional.
Baca juga di sini: TNI Dampingi Korban, Laporan Kasus Pencabulan Anak Diterima Polisi
Para komandan regional kemudian diberikan kendali langsung atas operasi keamanan di wilayah-wilayah yang terdampak oleh situasi tersebut. Lebih lanjut, para pejabat menyatakan bahwa para komandan ini memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada perwira bawahan, tergantung pada perkembangan kondisi di lapangan.
Dengan diberlakukannya perintah ini, kota-kota yang telah ditetapkan secara efektif berada di bawah hukum militer. Ini berarti perluasan wewenang militer tidak hanya dalam aspek pemerintahan, tetapi juga dalam proses hukum yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan yang ada, pengadilan militer kini memiliki kewenangan untuk mengadili warga sipil. Hukuman yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari hukuman penjara jangka panjang hingga ancaman hukuman mati dalam kasus-kasus yang dianggap berat.
Langkah ini diambil menyusul penetapan tenggat waktu 100 hari oleh Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, untuk melaksanakan perundingan perdamaian dengan kelompok-kelompok bersenjata yang menentang pemerintah. Perundingan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas konflik yang berkepanjangan.
Presiden Hlaing juga telah secara resmi mengundang seluruh pihak, baik yang telah menandatangani maupun yang belum menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA), untuk turut serta dalam perundingan tersebut. Perjanjian NCA sendiri tercatat telah ditandatangani oleh delapan kelompok bersenjata pada bulan Oktober 2015.
Konteks politik di Myanmar sendiri mengalami perubahan signifikan pada Februari 2021, ketika militer mengambil alih kekuasaan setelah menggulingkan pemerintahan Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang terpilih secara demokratis. Pada awal April, Min Aung Hlaing terpilih sebagai presiden oleh parlemen yang memiliki afiliasi dengan militer.
