KabarDermayu.com – Isu mengenai transparansi pengelolaan anggaran di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, menyuarakan kekecewaannya terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Kandanghaur yang dinilai terkesan menghindar ketika dimintai klarifikasi terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Atim, upaya konfirmasi yang telah dilancarkan oleh pihaknya belum membuahkan respons yang memadai dari pihak sekolah. Sikap ini, menurut Atim, bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran yang berasal dari dana negara.
“Kami sudah berupaya melakukan konfirmasi secara baik, namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang transparan. Ini tentu menjadi perhatian kami,” ujar Atim pada hari Senin, 20 April 2026.
Atim menegaskan bahwa sebagai sebuah institusi pendidikan yang menerima dana publik, sekolah semestinya bersikap terbuka terhadap setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat maupun insan pers. Keterbukaan, dalam pandangannya, merupakan elemen krusial untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Selain permasalahan terkait dana BOS, Atim juga menyoroti adanya dugaan keterlambatan dalam pembayaran gaji para tenaga honorer di lingkungan sekolah tersebut. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah tenaga honorer belum menerima hak mereka.
Baca juga di sini: Mobil Bekas yang Sebaiknya Dihindari Meski Populer
“Kami juga menerima laporan terkait gaji honorer yang belum dibayarkan. Ini tentu menjadi persoalan serius yang perlu segera ditindaklanjuti,” katanya lebih lanjut.
Ia pun mendesak pihak sekolah untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat meresahkan masyarakat. Menurut Atim, komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan publik sangat vital dalam menjaga kepercayaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMKN 1 Kandanghaur belum memberikan pernyataan resmi terkait isu yang diangkat. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh KabarDermayu.com guna mendapatkan informasi yang seimbang dan akurat.
Sementara itu, seorang pengamat pendidikan berpendapat bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS serta kewajiban untuk memenuhi hak tenaga honorer adalah dua aspek fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek tata kelola keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan para tenaga pendidik dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Diharapkan kasus ini dapat segera menemukan solusi melalui klarifikasi yang memadai dari pihak-pihak terkait, sehingga tidak berlarut-larut menjadi polemik di tengah masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan terpercaya.
