KabarDermayu.com – Rencana pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sempat mencuat ke publik akhirnya dipastikan batal. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk mempertahankan lembaga otoritas kepabeanan tersebut seiring dengan peningkatan kinerja yang mulai terlihat nyata.
Keputusan untuk tetap mempertahankan DJBC ini tidak terlepas dari evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengungkapkan bahwa dalam beberapa rapat kabinet, Kepala Negara telah memberikan apresiasi atas perbaikan signifikan yang dilakukan oleh jajaran Bea Cukai belakangan ini.
“Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Jadi kalau dulu beliau sempat melontarkan wacana pembubaran, kini arahannya sudah berubah. Bea Cukai dinilai bisa dan harus terus diperbaiki,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Purbaya menekankan bahwa sinyal dari Presiden tersebut menjadi indikator jelas bahwa DJBC memiliki masa depan yang cerah di bawah komando saat ini. Menurutnya, perubahan positif tersebut merupakan buah dari perombakan struktur pimpinan di internal DJBC yang kini diisi oleh figur-figur yang dinilai kompeten.
Sejumlah capaian positif yang menjadi landasan optimisme pemerintah antara lain:
- Peningkatan realisasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai yang melonjak hingga 7 persen.
- Efektivitas yang lebih tajam dalam menekan peredaran barang ilegal, termasuk intensifikasi penangkapan rokok tanpa pita cukai di berbagai daerah.
- Peningkatan pengawasan di lapangan yang berdampak pada berkurangnya barang selundupan di pasar domestik.
Sebelumnya, pada Januari 2026, Purbaya memang sempat melontarkan ancaman keras untuk melakukan perombakan total atau bahkan membubarkan DJBC jika tidak mampu memperbaiki celah kebocoran penerimaan negara. Bahkan, sempat muncul wacana ekstrem bahwa otoritas kepabeanan bisa saja digantikan oleh pihak ketiga seperti Societe Generale de Surveillance (SGS) jika performa lembaga tidak kunjung membaik.
“Itu bagi saya merupakan ancaman serius. Pak Presiden sempat berpesan, kalau Bea Cukai tidak bisa bekerja dengan benar, maka akhir tahun mungkin akan diganti oleh SGS,” tambah Purbaya mengenai tekanan yang pernah ia terima.
Purbaya sendiri mengakui bahwa rencana perombakan besar-besaran ini sejatinya sudah dirancang sejak ia menjabat sebagai Menkeu pada September 2025. Namun, ia memilih untuk bersabar dan tidak melakukan perubahan drastis di tengah periode krusial pengumpulan pajak akhir tahun 2025 agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
Kini, dengan adanya bukti perbaikan kinerja, Purbaya optimistis bahwa langkah-langkah strategis yang diambilnya akan berdampak pada peningkatan tax ratio nasional secara signifikan di masa depan. Ia berkomitmen untuk terus mengawal proses reformasi di sektor perpajakan dan kepabeanan guna memastikan kebocoran negara dapat ditekan sekecil mungkin.
Langkah pemerintah yang memilih untuk melakukan pembinaan ketimbang pembubaran ini dinilai sebagai respons pragmatis. Di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis, stabilitas institusi pengumpul penerimaan negara memang menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
