KabarDermayu.com – Stabilitas pasokan energi global kembali menjadi sorotan utama menyusul meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dinamika yang terjadi di jalur perdagangan vital seperti Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb kini menuntut perhatian serius dari pemerintah Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ketahanan energi nasional dan stabilitas ekonomi domestik.
Meskipun kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela di Amerika Serikat pada awal November lalu sempat memberikan sentimen positif bagi peta politik kawasan, ketidakpastian di lapangan tetap tinggi. Tenggara Strategics, melalui analisis mendalamnya, menyarankan agar pelaku sektor energi dan pengambil kebijakan di Indonesia melakukan pemantauan ketat terhadap potensi risiko yang mungkin muncul dari konflik ini.
Peneliti dari Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pieter Pandie, pada Minggu (22/11/2026), menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional. Menurutnya, ketidakpastian di Timur Tengah bukan sekadar isu keamanan regional, melainkan ancaman nyata bagi rantai pasok, harga energi, dan kondisi fiskal dalam negeri.
Untuk memitigasi risiko tersebut, terdapat tiga skenario utama yang dipetakan sebagai acuan dalam memprediksi arah perkembangan konflik:
Dalam skenario status quo, pasar energi global diperkirakan akan tetap berada dalam fase ketidakpastian jika kondisi ini berlanjut hingga tiga bulan ke depan. Meski harga minyak Brent sempat tercatat di angka USD 92 per barel, negara-negara pengimpor energi kemungkinan besar akan mulai mempercepat diversifikasi sumber energi dan memperkuat infrastruktur domestik sebagai langkah antisipasi jangka panjang.
Risiko yang lebih berat muncul apabila skenario eskalasi terjadi. Jika eskalasi berlangsung selama enam hingga dua belas bulan, dampaknya bagi Indonesia bisa sangat krusial. Tekanan terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), lonjakan harga energi, hingga potensi gangguan pada stabilitas inflasi menjadi kekhawatiran utama. Terlebih lagi, jika negara pemasok energi memilih untuk memprioritaskan kebutuhan domestik mereka sendiri, ketahanan energi nasional Indonesia akan menghadapi tantangan berat.
Sebaliknya, skenario de-eskalasi memberikan napas lega bagi pasar energi internasional. Jika gencatan senjata dapat dipertahankan dalam tiga bulan ke depan, perusahaan pelayaran akan lebih leluasa memanfaatkan jalur vital seperti Selat Hormuz. Hal ini diharapkan mampu mendorong pemulihan volume ekspor dan menstabilkan harga minyak global secara bertahap.
Pieter Pandie menegaskan bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan situasi sejak dini merupakan kunci utama dalam memitigasi risiko. Pemerintah dan pelaku industri energi nasional diharapkan tidak hanya terpaku pada satu kemungkinan, melainkan terus memantau indikator risiko agar dapat memberikan respons yang tepat dan cepat terhadap setiap dinamika yang terjadi di Timur Tengah.
Hingga saat ini, perkembangan di lapangan terus dipantau, termasuk upaya diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat yang menjadi salah satu faktor penentu utama dalam pembukaan kembali akses di jalur-jalur perdagangan energi strategis tersebut.







