KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya praktik suap yang menyasar para penyelenggara pemilihan umum (pemilu).
Temuan ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK. Indikasi penyuapan tersebut diduga bertujuan untuk memanipulasi hasil elektoral dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca juga di sini: KPK Ungkap Kelemahan Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi adanya celah dalam proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Celah-celah ini berpotensi melahirkan penyelenggara pemilu yang tidak memiliki integritas.
Sebelumnya, pada tahun 2025, Direktorat Monitoring KPK telah melakukan kajian terkait identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan kajian tersebut, KPK mengajukan lima poin usulan perbaikan yang diharapkan dapat meminimalkan potensi praktik korupsi.
Usulan pertama adalah penguatan integritas penyelenggara pemilu. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan mekanisme seleksi, peningkatan transparansi proses, serta pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak calon penyelenggara. Optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) juga diharapkan dapat mendukung upaya ini.
Poin kedua adalah penataan ulang proses kandidasi partai politik. KPK mendorong adanya persyaratan minimal keanggotaan partai dan penghapusan ketentuan yang memungkinkan intervensi dari elite partai terhadap calon penyelenggara pemilu.
Selanjutnya, usulan ketiga berkaitan dengan reformasi pembiayaan kampanye. Ini mencakup pengaturan metode dan jenis kampanye, serta pembatasan penggunaan uang tunai dalam kegiatan kampanye.
KPK juga mengusulkan penerapan pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap untuk pemilu di tingkat nasional dan daerah sebagai poin keempat. Terakhir, usulan kelima adalah penguatan penegakan hukum pemilu. Upaya ini meliputi klarifikasi norma hukum, perluasan subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi sebagai pemberi dan penerima suap, serta penyelarasan regulasi antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.
