KabarDermayu.com – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.
Seluruh pasokan Minyakita kini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.
“Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan mudah diakses oleh masyarakat.
Budi menekankan bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Produk ini berasal dari skema domestic market obligation (DMO), yang berarti pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa bantuan pangan pemerintah ke depan akan lebih fleksibel. Skema ini akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas.
Jika terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bagian dari bantuan pangan.
Sebagai contoh, telur dapat dijadikan bantuan pangan ketika harganya di tingkat peternak mengalami penurunan. Skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain seperti daging ayam.
Sinergi antara program bantuan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang penyerapan berbagai komoditas pangan yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen.
“Kemudian juga yang kerja sama dengan MBG ya tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun, misalnya ayam. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya.
