KabarDermayu.com – Perdebatan mengenai “kuota internet hangus” yang kembali mencuat seiring proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) membuka diskusi yang lebih luas tentang keadilan sosial dalam penyediaan layanan telekomunikasi di Indonesia.
Isu ini tidak sekadar menyangkut transaksi paket data, melainkan bagaimana keadilan digital dapat diwujudkan di negara kepulauan yang sangat luas ini. Kebutuhan akan internet yang semakin menjadi kebutuhan sehari-hari menuntut adanya pemerataan akses dan kualitas jaringan yang memadai.
Muhammad Mufti Mubarok, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, menekankan pentingnya menempatkan diskusi publik dalam konteks yang lebih utuh. Ia berpendapat bahwa keadilan digital bukan hanya tentang transaksi individu, tetapi lebih kepada bagaimana pengelolaan jaringan dapat memastikan akses internet yang merata. Hal ini mencakup wilayah perkotaan hingga pelosok negeri.
Tantangan Infrastruktur di Negara Kepulauan
Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadirkan tantangan besar dalam pemerataan akses internet. Pembangunan infrastruktur yang masif, mulai dari menara pemancar sinyal (BTS), jaringan akses, jaringan inti, hingga sistem transmisi dan pusat data, menjadi sebuah keniscayaan.
Upaya konkret telah dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, Telkomsel telah membangun lebih dari 280 ribu BTS yang menjangkau sekitar 97% populasi di seluruh Indonesia. Jaringan ini juga diperluas hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan kawasan perbatasan.
Selain itu, melalui program Universal Service Obligation (USO) bersama pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), pembangunan BTS juga digalakkan untuk desa-desa yang sebelumnya belum terjangkau layanan.
Mufti Mubarok mengingatkan bahwa dalam perspektif keadilan sosial, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari kemudahan akses bagi individu di daerah yang mudah dijangkau. Namun, juga harus mencakup warga di daerah yang biaya pembangunannya jauh lebih mahal dan penuh tantangan.
Aspek lain yang sering terabaikan dalam perbincangan adalah sifat jaringan telekomunikasi sebagai kapasitas bersama atau shared capacity. Dalam jaringan seluler, kapasitas tidak dialokasikan secara eksklusif untuk setiap pengguna, melainkan digunakan bersama-sama oleh banyak orang dalam area dan waktu yang sama.
Ketika beban jaringan menjadi sangat tinggi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua pengguna, tetapi dapat menurunkan kualitas layanan secara keseluruhan. Pengguna lain mungkin mengalami penurunan kecepatan internet atau buffering yang lebih sering.
Pengelolaan Jaringan untuk Keadilan Akses
Risiko network congestion atau kepadatan jaringan dapat terjadi ketika akumulasi penggunaan terjadi secara serentak dan melebihi kapasitas yang tersedia. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas layanan bagi banyak orang.
Dalam konteks ini, pengelolaan jaringan menjadi instrumen krusial untuk memastikan akses yang lebih adil dan menjaga kualitas layanan tetap optimal. Perspektif keadilan sosial berperan penting di sini, di mana keadilan diartikan bukan sebagai pemberian ruang tanpa batas bagi satu pihak, melainkan upaya memastikan sebanyak mungkin orang tetap mendapatkan layanan yang layak.
Pandangan Penyelenggara Layanan: Hak Akses
Dalam persidangan di MK, salah satu penjelasan yang disampaikan oleh operator telekomunikasi adalah bahwa layanan internet dalam paket data merupakan jasa yang memberikan hak akses terhadap kapasitas jaringan dengan volume dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, yang berakhir ketika masa aktif paket data habis adalah masa layanan atau hak akses tersebut, bukan kepemilikan atas suatu “barang” yang berpindah tangan.
Mufti Mubarok menambahkan bahwa sisi yang kerap tidak terlihat oleh publik adalah biaya investasi dan operasional yang terus menerus dikeluarkan oleh operator telekomunikasi. Biaya ini mencakup pengadaan listrik, pemeliharaan perangkat, sewa lahan, peningkatan kapasitas jaringan, hingga pengelolaan transmisi. Ini adalah pengeluaran yang terjadi bahkan sebelum layanan tersebut digunakan oleh pelanggan.
Sidang di MK ini pada akhirnya tidak hanya berfokus pada terminologi, tetapi lebih kepada bagaimana negara dan seluruh pemangku kepentingan memandang internet sebagai kebutuhan esensial masyarakat. Hal ini juga mencakup upaya memastikan perlindungan konsumen dan keberlanjutan pemerataan akses.
Baca juga di sini: Bekal Berumah Tangga: Ahmad Dhani Berbagi Pengalaman Mendidik El
Mufti Mubarok menutup diskusinya dengan harapan agar perdebatan mengenai isu ini dapat menjadi lebih produktif. Ia menekankan pentingnya untuk tidak terjebak dalam emosi mengenai “kuota hangus” semata. Sebaliknya, transparansi informasi layanan harus tetap dijaga, inovasi terus dilakukan, dan kebijakan yang ada harus mampu memastikan keadilan sosial melalui akses internet yang semakin merata dan kualitas layanan yang tidak meninggalkan siapa pun.
