KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program pembangunan tiga juta rumah merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil. Program ini memberikan kesempatan bagi warga kurang mampu untuk memiliki hunian yang layak.
Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan berbagai terobosan untuk mempercepat realisasi program ini. Salah satu fokus utamanya adalah menekan harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam acara Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan bersama Kementerian PUPR, Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Permodalan Nasional Madani (PNM), Sarana Multigriya Finansial (SMF), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani Raider 600/Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu, 6 Mei 2026.
Untuk memastikan keberhasilan program perumahan rakyat, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan sektor perbankan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan dukungan yang memadai.
Dalam upaya mewujudkan rumah terjangkau, Kementerian PUPR menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR juga turut diterapkan.
Mendagri menekankan bahwa tujuan utama dari berbagai kebijakan ini adalah untuk menurunkan biaya kepemilikan rumah. Setelah harga rumah menjadi lebih murah, diharapkan perbankan juga dapat memberikan kredit dengan bunga yang ringan. Konsep ini diharapkan dapat mendorong para pengembang properti untuk lebih giat membangun rumah.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada peran pemerintah daerah. Mendagri mengimbau agar jajaran pemerintah daerah proaktif dalam mendukung program tiga juta rumah. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mendukung program tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP akan mempermudah dan mempercepat proses perizinan yang berkaitan dengan pembangunan rumah.
Mendagri menyatakan bahwa dalam satu gedung MPP, akan terintegrasi seluruh layanan perizinan dalam sistem satu atap. Hal ini akan sangat efisien bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai layanan terkait perumahan.
Secara khusus, Mendagri meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menggalakkan pembangunan MPP di seluruh wilayahnya. Sosialisasi program perumahan rakyat juga perlu digencarkan agar lebih banyak kalangan MBR yang mengetahui dan memanfaatkan program ini.
Mendagri menyoroti bahwa masih ada beberapa kabupaten di Kalimantan Timur yang belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan MPP. Ia menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional ini.
Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Pemerasan di Masa Jabatan Plt Bupati Cilacap Sebelumnya
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta pejabat dan perwakilan dari berbagai instansi terkait lainnya. (LAN)
