KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2026 dapat mencapai angka 5,7 persen.
Pemerintah optimis masih memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi di kuartal kedua tahun 2026. Hal ini mengingat periode tersebut masih berada di bulan April, yang berarti Mei dan Juni masih memiliki potensi untuk dioptimalkan.
Purbaya menyatakan bahwa begitu data ekonomi April sudah jelas, pemerintah akan segera mengevaluasi dan memberikan dorongan tambahan untuk perekonomian. Ia menyampaikan hal ini di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat, 24 April 2026.
Mengenai kenaikan harga komoditas yang sedang terjadi, Purbaya berpendapat bahwa hal tersebut tidak serta merta memperlambat kinerja perekonomian. Dampaknya sangat bergantung pada seberapa besar kenaikan harga tersebut dan sejauh mana pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca juga di sini: Rudy Mas'ud Angkat Bicara Soal Takdir Pasca Demo Besar di Kaltim
Salah satu komoditas yang berpotensi menekan perekonomian adalah minyak kelapa sawit (CPO). Oleh karena itu, Purbaya mengaku akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait untuk mengantisipasi tekanan besar akibat kenaikan harga CPO terhadap ekonomi nasional.
Jika laju ekonomi menunjukkan perlambatan, Purbaya menegaskan kesiapannya untuk memberikan stimulus dari berbagai sisi. Stimulus ini dapat berupa penguatan kembali penyaluran dana tunai atau langkah-langkah lainnya.
Selain itu, Purbaya juga membuka opsi untuk mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang dinilai masih lambat. Percepatan ini diharapkan dapat mempercepat aliran dana masuk ke sistem perekonomian, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan di kuartal II.
Secara garis besar, Purbaya memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan akan selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat. Ia menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai kebijakan di kementerian/lembaga agar program-program yang pro-rakyat dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
