KabarDermayu.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait dampak Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan atas penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang disinyalir mencakup area Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.
Desakan ini disampaikan Rieke dalam agenda rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, pada Selasa (17/11/2026). Rieke menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur administratif perizinan semata tidaklah cukup untuk menjamin bahwa kewajiban negara dalam melindungi HAM telah terpenuhi sepenuhnya.
Dalam forum tersebut, Rieke menyoroti urgensi transparansi dalam proses penentuan wilayah pertambangan. Ia mempertanyakan pihak-pihak yang diuntungkan dari kebijakan tersebut serta sejauh mana kesesuaian penetapan WUP dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“WUP itu untuk siapa? Bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?” ujar Rieke dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Rieke memaparkan bahwa setiap kebijakan pengelolaan wilayah harus memberikan perhatian khusus pada hak-hak dasar masyarakat, termasuk aspek hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi poin krusial yang harus diintegrasikan dalam setiap perencanaan kebijakan strategis.
Untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan, Rieke memohon dukungan dari Komisi XIII DPR RI agar pemerintah melakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan secara komprehensif. Penilaian ini, menurutnya, harus dimulai sejak tahap awal perencanaan, yang mencakup:
Menanggapi isu tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pandangan terkait kelestarian ekosistem di kawasan Ujung Kulon. Pigai menyoroti rencana pemindahan populasi Badak Jawa yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terukur.
Menurut Pigai, satwa langka tersebut belum tentu mampu beradaptasi dengan baik di habitat baru, yang berisiko mengganggu keberlangsungan perkembangbiakan mereka. Pigai bahkan sempat menyinggung adanya kekhawatiran mengenai potensi kepentingan bisnis yang mungkin menyertai wacana relokasi satwa tersebut.
Hingga saat ini, penetapan WUP yang dipertanyakan oleh Rieke Diah Pitaloka serta dugaan kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan Badak Jawa masih memerlukan investigasi dan penelusuran lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Sebagai informasi tambahan, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki kedudukan penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya sebagai habitat alami terakhir bagi Badak Jawa yang berstatus terancam punah. Setiap aktivitas ekonomi di sekitar kawasan penyangga atau inti taman nasional memang kerap memicu perhatian publik dan pengambil kebijakan karena sensitivitas ekologisnya yang tinggi.







