KabarDermayu.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, angkat bicara menyusul aksi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan massa di depan Kantor Gubernur di Samarinda, yang berakhir pada Selasa malam, 21 April 2026.
Dalam tanggapannya, Rudy Mas’ud tidak menyampaikan permintaan maaf. Sebaliknya, ia memilih untuk mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh publik dan menyinggung tentang arah masa depan serta “takdir” Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para mahasiswa, seluruh lapisan masyarakat, serta personel aparat keamanan. Ia menilai bahwa mereka telah berhasil menjaga situasi tetap kondusif hingga aksi demonstrasi tersebut usai.
Lebih lanjut, Rudy Mas’ud menyatakan bahwa masukan yang diberikan oleh publik merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia melihat kritik dan saran tersebut sebagai bahan berharga untuk perbaikan ke depannya.
Baca juga di sini: Netanyahu Umumkan Kanker Prostat Setelah Dua Bulan Dirahasiakan
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” ujar Rudy di Samarinda, seperti dikutip dari Antara, pada Sabtu, 25 April 2026.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa tersebut dihadiri oleh sekitar 4.000 orang. Massa memadati kawasan Jalan Gajah Mada hingga Teras Samarinda, membentang sepanjang hampir satu kilometer. Untuk mengawal jalannya demonstrasi, aparat keamanan mengerahkan lebih dari 1.700 personel gabungan.
Rudy Mas’ud berharap masyarakat dapat terus menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa berbagai kritik dan masukan yang telah disampaikan akan menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang.
“Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli,” ungkapnya, menandakan keyakinannya pada peran generasi muda dalam menentukan nasib daerah.
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari tersebut dilaporkan sempat diwarnai dengan insiden kericuhan. Massa yang merasa kecewa karena tidak berhasil bertemu dengan pimpinan daerah, melakukan aksi lempar batu. Menanggapi hal tersebut, aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan terpaksa menembakkan water cannon untuk membubarkan kerumunan yang mulai tidak terkendali.
Unjuk rasa ini sendiri diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil. Tuntutan utama mereka adalah agar DPRD Kalimantan Timur menggunakan hak angket dan interpelasi. Hal ini berkaitan dengan sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kontroversial oleh para demonstran.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran daerah sebesar Rp25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi rumah jabatan gubernur. Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah pos belanja operasional yang dianggap tidak efektif, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang mungkin sedang sulit.
Demonstran juga membawa spanduk dengan tulisan “Kaltim Darurat KKN” sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik nepotisme dalam pemerintahan. Mereka secara spesifik menyoroti adanya penempatan kerabat pada posisi-posisi strategis di lingkungan pemerintahan daerah.
Aksi demonstrasi tersebut akhirnya berakhir setelah situasi berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah menyatakan akan menjadikan berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat sebagai bahan evaluasi penting untuk kebijakan ke depan.
