KabarDermayu.com – Di tengah gelombang tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, Sekjen DPD RI Komjen Mohammad Iqbal secara tegas mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Beliau menekankan bahwa ego sektoral yang selama ini kerap menghambat, kini tidak lagi memiliki tempat di era pembangunan Indonesia yang menuntut kecepatan dan efektivitas.
Pernyataan ini disampaikan oleh Komjen Mohammad Iqbal, seorang figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia penegakan hukum sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kehadirannya di puncak administrasi DPD RI menandakan peran strategisnya dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan oleh para anggota DPD.
Membangun Bangsa, Bukan Membangun Sekat
Jenderal Polisi bintang tiga ini memandang bahwa pembangunan nasional adalah sebuah ekosistem besar yang saling terhubung. Kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menjadi satu kesatuan yang solid, bukan entitas yang berdiri sendiri dengan kepentingan masing-masing. “Kita tidak sedang membangun kementerian, tidak sedang membangun lembaga, apalagi BUMN. Kita sedang membangun Indonesia,” tegasnya, menyiratkan bahwa visi besar ini harus mengalahkan ambisi sektoral yang sempit.
Ego sektoral, dalam pandangan Komjen Iqbal, adalah penyakit kronis yang dapat melumpuhkan progres. Ia bisa termanifestasi dalam bentuk lambatnya koordinasi, tumpang tindihnya program, atau bahkan saling melempar tanggung jawab. Akibatnya, proyek-proyek strategis yang seharusnya dapat mempercepat kemajuan bangsa menjadi terbengkalai atau berjalan di tempat.
Konteks Pembangunan Nasional di Era 2026
Peringatan yang disampaikan oleh Sekjen DPD RI ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat proyeksi pembangunan nasional di masa depan, termasuk pada tahun 2026. Di tahun tersebut, Indonesia diproyeksikan akan terus menghadapi berbagai dinamika, mulai dari tantangan ekonomi global, perubahan iklim, hingga tuntutan kesejahteraan masyarakat yang kian meningkat. Untuk menjawab semua ini, diperlukan sebuah gerakan pembangunan yang terintegrasi dan responsif.
Bayangkan saja, sebuah program peningkatan infrastruktur yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya. Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk alokasi anggaran, Kementerian Perhubungan untuk integrasi transportasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kajian dampak lingkungan, bahkan BUMN seperti PT Jasa Marga atau PT Waskita Karya untuk eksekusi fisiknya. Jika masing-masing pihak masih berkutat pada “mau saya”, maka proyek tersebut akan jauh dari kata selesai.
Peran DPD RI dalam Mendorong Kolaborasi
Sebagai Sekjen DPD RI, Komjen Mohammad Iqbal memiliki posisi yang unik. Beliau berada di garda terdepan dalam memastikan roda administrasi DPD RI berjalan lancar, yang pada gilirannya mendukung tugas-tugas konstitusional para senator. DPD RI, melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi daerah, memiliki mandat untuk menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dorongan untuk menghilangkan ego sektoral dari Sekjen DPD RI ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah upaya strategis untuk memperkuat peran DPD dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan adil.
Beliau memahami bahwa DPD RI tidak memiliki kewenangan eksekutif langsung seperti kementerian. Namun, melalui rekomendasi, masukan, dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota DPD, DPD RI dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk bekerja sama. Komjen Iqbal menyadari bahwa DPD RI memiliki potensi besar untuk menjadi mediator yang efektif, memastikan bahwa suara daerah didengar dan kebutuhan pembangunan di seluruh penjuru nusantara dapat diakomodasi tanpa terhalang oleh birokrasi yang kaku.
Menuju Indonesia Maju Tanpa Hambatan Birokrasi
Lebih lanjut, Komjen Iqbal mungkin juga merujuk pada berbagai studi dan pengalaman di negara lain yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kolaborasi antarlembaga yang tinggi cenderung memiliki pembangunan yang lebih pesat dan berkelanjutan. Di Indonesia, reformasi birokrasi terus digalakkan, namun tantangan budaya organisasi dan ego sektoral masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Penting untuk dicatat bahwa pernyataan Sekjen DPD RI ini bukanlah kritik terhadap kinerja individu di kementerian, lembaga, atau BUMN. Sebaliknya, ini adalah sebuah ajakan kolektif untuk merenungkan kembali esensi dari pembangunan nasional. Pembangunan adalah milik bersama, dan keberhasilannya bergantung pada kemampuan kita untuk bekerja sebagai satu tim.
Dampak Positif Eliminasi Ego Sektoral
Ketika ego sektoral berhasil dieliminasi, dampaknya akan terasa di berbagai lini. Pertama, efisiensi anggaran. Dana publik yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal tanpa pemborosan akibat duplikasi program atau proyek yang tidak terkoordinasi. Kedua, percepatan realisasi program. Proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau penguatan sistem kesehatan, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai target. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat akan merasakan dampak positif dari pelayanan yang terintegrasi dan tidak lagi dipingpong dari satu instansi ke instansi lain.
Keempat, inovasi yang lebih terarah. Kolaborasi antarlembaga sering kali melahirkan ide-ide baru dan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan jika masing-masing bekerja sendiri. Kelima, stabilitas dan kepercayaan publik. Pembangunan yang berjalan lancar dan memberikan hasil nyata akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Langkah Konkret Menuju Sinergi
Namun, bagaimana langkah konkret untuk mewujudkan visi ini? Komjen Mohammad Iqbal mungkin memiliki pandangan lebih lanjut mengenai hal ini, namun secara umum, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Penguatan Forum Koordinasi Lintas Sektor: Memperbanyak dan memperkuat forum-forum koordinasi antar kementerian, lembaga, dan BUMN, tidak hanya di tingkat pimpinan, tetapi juga di tingkat pelaksana.
- Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Terpadu: Membuat peta jalan pembangunan nasional yang jelas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.
- Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi: Membangun sistem informasi yang memungkinkan berbagi data dan informasi antarlembaga secara real-time, sehingga memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan.
- Evaluasi Kinerja Berbasis Kolaborasi: Memasukkan unsur kolaborasi sebagai salah satu kriteria dalam evaluasi kinerja kementerian, lembaga, dan BUMN.
- Peningkatan Budaya Kerja Sama: Melalui pelatihan dan sosialisasi, menanamkan budaya kerja sama dan saling pengertian antar aparatur sipil negara dan pegawai BUMN.
Pesan dari Sekjen DPD RI, Komjen Mohammad Iqbal, ini adalah pengingat penting bagi kita semua. Pembangunan nasional adalah tanggung jawab bersama. Dengan menanggalkan ego sektoral dan merangkul semangat kolaborasi, Indonesia pada tahun 2026 dan seterusnya, akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mencapai cita-cita menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
